Belanja Pemerintah Kok Lamban Padahal Bisa Selamatkan Ekonomi Lho

Pertumbuhan ekonomi global dan domestik yang mengalami kontraksi berdampak pada kinerja pengelolaan fiskal. Penerimaan negara tumbuh negatif akibat turunnya penerimaan perpajakan, khususnya dari sektor industri manufaktur dan perdagangan.

Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar mengatakan, penurunan kegiatan di sektor pertambangan juga membuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh -13,6% dibandingkan tahun lalu.

"Pada saat yang sama, hingga Mei, belanja negara turun sebesar -1,4% akibat penghematan dan realokasi anggaran untuk belanja penanggulangan Covid-19. Hingga akhir tahun, penerimaan negara diperkirakan mengalami kontraksi hingga 10% dan belanja negara mencapai 18%. Belanja pemerintah pusat hanya didorong pertumbuhan belanja bantuan sosial," ujarnya saat webinar CORE Midyear Review di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk, Negara Tekor Rp88,42 Triliun!

Realokasi anggaran, lanjut dia, juga berdampak pada turunnya anggaran transfer ke daerah. Kondisi ini berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi daerah, terutama daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya bergantung pada anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

"Penurunan belanja tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Penurunan belanja modal pemerintah, misalnya, akan berdampak pada turunnya pertumbuhan pembentukan modal bruto (PMTB) yang menjadi komponen utama PDB setelah konsumsi swasta," jelasnya.

Padahal, di tengah pelemahan ekonomi yang melumpuhkan berbagai sendi ekonomi, kebijakan fiskal menjadi kunci utama dalam mengatasi Covid-19 dan mempercepat recovery ekonomi.

"Penyerapan anggaran rendah, termasuk sektor kesehatan dan bansos bermasalah, sistem belanja APBN tidak berubah meskipun situasi tidak normal. Hal ini terlihat pada penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga yang pada Mei tumbuh -6,1% (yoy)," kata Akhmad.

Karena itu, implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional perlu lebih fokus pada eksekusi yang lebih cepat. Mengingat kasus Covid-19 masih menunjukkan tren peningkatan, maka kebijakan penangan kesehatan perlu menjadi fokus utama kebijakan fiskal pemerintah.

"Selain itu, pemerintah perlu membenahi alokasi belanja perlindungan sosial, di antaranya memperbaiki mekanisme penyalurannya dan data penerimanya," tambahnya.

Sebagai informasi, per Juni 2020, dari total anggaran bansos yang mencapai Rp 203,90, realisasinya baru 28,6%. Rendahnya serapan tersebut terutama terjadi pada Program Kartu Pra Kerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.