Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jokowi Panggil 6 Menteri, Sri Mulyani: Diminta Pangkas Anggaran

        Jokowi Panggil 6 Menteri, Sri Mulyani: Diminta Pangkas Anggaran Kredit Foto: Antara
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan ada enam menteri dengan pengelolaan anggaran terbesar dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara. Presiden meminta kepada sejumlah menteri tersebut untuk bergerak cepat memotong anggarannya untuk dialihkan untuk mendukung pembiayaan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

        "Enam kementerian dengan anggaran tertinggi dipanggil ke istana karena mereka memiliki anggaran yang cukup tinggi dan semuanya kita panggil. Kementerian dan Lembaga yang anggaranya rendah juga kita panggil," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

        Baca Juga: What! Bukan Berkurang, Luhut: Utang RI Akan Bengkak Nyaris 40%

        Menurut dia pemanggilan enam menteri dengan anggaran jumbo tersebut juga diminta tidak segan memangkas anggaran demi kesehatan masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi. Presiden, kata Sri Mulyani, telah meminta agar seluruh menteri tanggap bahwa kondisi saat ini sedang krisis sehingga upaya yang dilakukan tidak bisa hanya biasa-biasa saja sehingga seluruh kementerian dan lembaga punya upaya dan ritme yang sama dalam bekerja.

        "Kita harus bekerja sense of crisis, feeling dan frekuensi harus sama karena itu langkah-langkah extraordinary kita lakukan dalam penanganan virus corona," tandas dia.

        Baca Juga: Sri Mulyani Mau Utang Lagi ke Bank Dunia, Nilainya 3X Lebih Jumbo

        Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani telah meminta kepada jajaran Kementerian Keuangan untuk bergerak cepat untuk membantu apabila kementerian atau lembaga mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggaran. Bahkan, mereka diminta jemput bola, tanpa harus menunggu kementerian atau lembaga tertentu memohon bantuan.

        "Kita instruksikan buat dirjen kita tidak boleh nunggu, datangi kementerian lembaga, bantu mereka mengubah dokumen anggaran," katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Lestari Ningsih

        Bagikan Artikel: