Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mas Nadiem Gak Salah, Yang Harus Dipersalahkan Ya Jokowi!!

        Mas Nadiem Gak Salah, Yang Harus Dipersalahkan Ya Jokowi!! Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin ikut merespons terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan mengaet dua yayasan milik perusahaan besar, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, merupakan kebijakan yang tidak merakyat.

        “Kesalahan bukan pada Nadiem Makarim,” katanya dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020).

        Baca Juga: Memohon-mohon Maaf, Nadiem Minta NU, Muhammadiyah, PGRI...

        Baca Juga: Muhammadiyah-PGRI Mundur! Nadiem, Tolong Introspeksi & Transparan

        Namun, ia menilai kesalahan sepenuhnya ada pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menunjuk Nadeim menjadi Mendikbud.

        “Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri,” tegasnya.

        Lebih lanjut, ia menilai Nadeim hanya seorang anak muda yang mungkin karena lebih banyak berada di luar negeri dan tidak cukup mafhum dan memiliki pengetahuan serta penghayatan tentang masalah dalam negeri.

        “Dan hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi,” kata dia.

        Karena itu, Jokowi yang menunjuk dan memberikan amanat kepada Nadiem, sudah selayaknya diminta pertanggungjawaban.

        Sebab, keputusan mengangkat seorang menteri walaupun menyempal dari fatsun politik sedianya turut disalahkan.

        Karena itu juga, ia pun bertanya-tanya, jangan-jangan Jokowi sendiri yang sejatinya tak memahami sejarah kebangsaan Indonesia.

        “Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik?” tuturnya.

        Saat ini, POP Kemendikbud mendapat penolakan PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia.

        “Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya program itu dihentikan,” katanya.

        “Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang akibat pandemi Covid-19 yang telah, menurut seorang pakar pendidikan, menimbulkan the potential loss bahkan generation loss (hilangnya potensi dan hilangnya generasi),” tukas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: