Najib Divonis Penjara, PM Muhyiddin Justru Kecipratan Berkahnya

Vonis mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak membawa berkah bagi PM Muhyiddin Yassin. Kekuasaannya diprediksi bakal langgeng. Pada Selasa (28/7/2020) lalu, Najib dinyatakan bersalah dalam tujuh dakwaan kasus dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Termasuk di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang dan menyalahgunakan wewenang karena menerima 42 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp145 miliar dari eks anak perusahaan 1MDB, SRC International.

Baca Juga: Divonis 12 Tahun Penjara, Nasib Najib Razak Jadi...

Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit Malaysia atau Rp720 miliar.

Wong Chin Huat, analis politik dari Sunway University mengatakan, putusan itu semakin memperkuat legitimasi Muhyiddin.

“Dia bisa mengklaim bahwa upaya anti-korupsi dimulai di bawah koalisi Pakatan Harapan (PH) lalu berlanjut di bawah kekuasaannya,” kata Wong.

Saat memenangkan pemilihan umum 2018, koalisi PH bersumpah akan mengakhiri korupsi. Dan menjamin investigasi Najib dan 1MDB.

Awal tahun ini, ketika PH jatuh dan diambil alih koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Muhyiddin, janji yang sama diulangi. Muhyiddin menjamin pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas dari korupsi.

Pada susunan kabinetnya, Muhyiddin juga menghindari beberapa tokoh senior dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang diduga terlibat korupsi.

Oh Ei Sun dari Institut Urusan Internasional Singapura menambahkan, perjuangan Muhyiddin melawan korupsi belum berkurang.

Dia mencatat, sekitar lima tahun lalu Muhyiddin diberhentikan dari jabatan kabinetnya di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Ini terjadi setelah Muhyiddin secara terbuka mengkritik penanganan Najib terhadap skandal 1MDB.

“Dengan vonis ini, Muhyiddin sekarang bisa bilang bahwa, ‘Selama ini saya benar’,” kata Oh.

Peneliti dari Universiti Malaysia Sarawak Jeniri Amir menyebut, putusan itu semakin meningkatkan persepsi Muhyiddin sebagai “pemimpin yang adil”. Dan menunjukkan bahwa pengadilan bersifat independen. Tidak ada campur tangan eksekutif di bawah kepemimpinannya.

“Perikatan telah menetapkan prioritas. Dan ini langkah maju bagi Malaysia. Dan begitu seharusnya sebuah negara demokratis,” kata Amir.

Baca Juga: Tok! Hakim Nyatakan Najib Razak Bersalah dalam Skandal 1MDB

Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia mengatakan, putusan itu positif untuk reputasi global Muhyiddin dan Malaysia.

Dan, jika pemerintahannya berlanjut, maka keputusan itu akan digunakan sebagai bukti dari aturan hukum yang berlaku di Malaysia.

“Dan investor jangka panjang tidak perlu khawatir bahwa kleptokrasi dipakai untuk kekuasaan,” kata Ahmad.

Terpisah, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, menyerukan agar semua tingkatan partai tetap tenang. Dia menambahkan, Najib masih memiliki ruang untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum negara.

Namun, pengamat Wong menambahkan, sebagian anggota parlemen dari UMNO ingin agar partai maju tanpa Najib.

Kata Wong, putusan terhadap Najib bisa memecah belah petinggi UMNO. Apalagi, mereka tidak terlibat dan pada saat yang sama memegang posisi senior dalam pemerintahan.

“Mungkin mereka akan senang jika partai bergerak serta meninggalkan Najib dan kubunya,” terang Wong.

Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaluddin mengatakan, meskipun Najib memiliki ruang untuk naik banding, keputusan pengadilan telah berdampak besar pada UMNO.

Dan menurutnya ini adalah momen bagi UMNO sebagai partai politik untuk bergerak maju. Dan melakukan proses peremajaan.

Khairy menambahkan, meskipun anggota partai berhak untuk memberikan dukungan moral kepada Najib, dia berharap UMNO tidak akan terseret ke dalam kasus ini.

“Saya percaya semua anggota UMNO akan setia kepada partai, bukan kepada individu yang ada di partai,” kata Khairy.