IBSW: Periksa Pemda yang Realisasi APBD di Bawah 25 Persen

Direktur Eksekutif Lembaga Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, meminta Inspektorat untuk memeriksa Pemda yang realisasi APBD-nya dalam masa pandemi di bawah 25 persen.

"Kami mempertanyakan daerah-daerah yang realisasi APBD nya dibawah 25 persen, memangnya apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan realisasi APBD nya tidak dapat dilakukan secara optimal setidaknya memenuhi rata-rata Nasional yakni 25%? Apalagi ada daerah-daerah yang bahkan di bawah 10 persen artinya rakyat daerahnya tidak menikmati APBD nya, padahal di saat dampak Pandemi Covid-19 ekonomi masyarakat bertumpu pada pengeluaran yang dilakukan pemerintah," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Rusia Pecahkan Rekor Soal Vaksin Covid-19

Baca Juga: Ditemukan Virus Corona di Makanan Beku Impor

Lanjutnya, seperti yang disampaikan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat di Markas Kodam III/Siliwangi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa salah satu upaya untuk bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota agar segera merealisasikan belanja APBD nya. 

"Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp 170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi," kata Jokowi. 

Selain itu, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan hanya ada lima provinsi yang realisasi belanja daerahnya di atas rata-rata nasional yaitu DKI Jakarta (54,06%), Kalimantan Selatan (53,49%), Sumatera Barat (51,88%), Sulawesi Selatan (50,25%) dan Gorontalo (48,81%). Sementara provinsi lainnya masih di bawah rata-rata. 

Bahkan, ada tiga daerah yang realisasi anggarannya di bawah 10 persen yakni Kab. Gunung Kidul (6,63%), Kota Sibolga (6,89%), dan Kab. Natuna (8,13%).

"Untuk itu IBSW menghimbau agar Inspektorat turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemda yang realisasi anggarannya di bawah 25 persen, yang mana angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional," kata Nova Andika.

“Untuk tingkat Pemkab / Pemko dapat diperiksa Inspektorat Provinsi dan untuk Pemprov dapat diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri “ ujar Nova.

“Informasi yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa masih ada APBD Rp 170 trilyun APBD tersimpan di Bank merupakan sinyal mengkhawatirkan ujar Nova. “Rakyat harus segera mendapat manfaat dari kucuran dana-dana APBD tersebut, tegas Nova 

Sementara itu, daerah yang realisasi APBD nya dibawah 25 % ( selain yang dibawah 10% di atas) dalam catatan Kemendagri adalah Kab. Pidie (24,80%), Kab. Mappi (24,76%), Kota Sorong (24,69%), Kab. Kerinci (24,60%), Kab. Barito Selatan (24,23%), Kab. Timor Tengah Selatan (24,01%), Kab. Nagekeo (23,44%), Kab. Sumba Timur (23,39%), Kab. Yalimo (23,22%), Kab. Sabu Rajua (23,05%), Kab. Kupang (22,85%), Kab. Supiori (22,43%), Kab. Waropen (22,17%), dan Kab. Sumba Barat Daya (21,99%).

Kemudian Kab. Maybrat (21,98%), Kab. Manggarai Timur (21,93%), Kab. Badung (21,86%), Kab. Sorong Selatan (21,61%), Kab. Kapuas (21,60), Kab. Jayawijaya (20,84%), Kab. Mimika (20,83%), Kab. Konawe (20,16%), Kab. Pulau Taliabu (19,90%), Kab. Pegunungan Bintang (19,47%), Kab. Manokwari (19,37%), Kab. Tolikara (17,02%), Kab. Talakar (16,67%), Kab. Boven Digoel (16,46%), Kab. Paniai (15,79%), Kab. Deiyai (15,28%), dan Kab. Bengkulu Tengah (13,94%).

"Kalau pertengahan tahun daya serap anggaran APBD biasanya  40-45%, krn sering menumpuk di triwulan 3 dan 4, tapi kalau di bawah 25% itu sudah sangat memprihatinkan," tandas Nova.