Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Geger Tafsir Dosen UNJ, Mungkinkah Prabowo Lengserkan Maruf Amin?

        Geger Tafsir Dosen UNJ, Mungkinkah Prabowo Lengserkan Maruf Amin? Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kemarin, publik dihebohkan potongan kalimat yang disampaikan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. "Mungkin Ma'ruf Amin didesain tidak sampai 5 tahun," begitu kutipannya.

        Di dunia maya dan dunia nyata kutipan yang jadi viral ini ramai dibahas. Gerindra merasa enggak enak hati karena Prabowo Subianto disebut-sebut yang bakal menggantikan Ma'ruf. Sedangkan partai koalisi lain sibuk membantahnya.

        Isu ini berawal dari artikel pengamat politik, Tony Rosyid, yang dimuat di salah satu media online, Senin (10/8/2020). Artikel itu diberi judul Ma'ruf amin Akan Diganti? Dalam tulisan sepanjang 3.800 karakter itu, Tony berspekulasi, Ma'ruf akan diganti karena alasan usia. Penggantinya, kemungkinan Budi Gunawan dan Prabowo Subianto.

        Baca Juga: Muluskan Putri Semata Wayang, Mega Rela 'Mesra' dengan Prabowo

        Baca Juga: Poster Rizieq Dibakar, Kiyai Maruf dan Pak Prabowo Kok Mingkem?

        Artikel itu kemudian tersebar ke media sosial. beberapa menambahkan dengan narasi menyesatkan. Di Youtube misalnya, Kanal Fakta baru memberi judul Ma'ruf Amin Diganti Prabowo, tanpa tanda tanya. Video berisi foto-foto Ma'ruf dan Prabowo dalam berbagai momen.

        Di Facebook, ada akun Suara Millenial yang juga mengunggah video dengan narasi bombastis: Lagi Heboh! Ma’ruf Amin Akan Dilengserkan Diganti dengan Prabowo Yang Akan Menjadi Wakil Presiden.

        Isu itu kembali mengemuka dan tambah panas setelah analis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun menanggapi isu tersebut. Menurutnya, jika spekulasi itu benar, maka ada empat hal penting yang telah terjadi di Istana.

        Pertama, munculnya isu pergantian Ma'ruf tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu memberikan tugas-tugas khusus yang tepat untuk Ma’ruf sebagai wapres. Ma’ruf akan dinilai atau dikesankan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.

        Kedua, menunjukkan Ma’ruf benar-benar tidak bisa bekerja secara optimal karena sudah sepuh. Ketiga, menunjukkan kemungkinan ada skenario di lingkaran Istana untuk menggeser posisi Ma’ruf dengan cara apa pun.

        Terakhir, Ma’ruf sejak awal didesain untuk tidak sampai 5 tahun masa pemerintahan. Poin terakhir itu dikutip dan disebarkan ke medsos. Jadi judulnya, "Ubedilah Badrun: Mungkin Maruf Amin Memang Didesain Tidak Sampai 5 Tahun. Nah, kutipan ini yang kemudian viral kemarin.

        Dikonfirmasi ulang terkait pernyataannya itu, Ubedilah menjelaskan analisisnya itu sebagai tafsir politik. Analisis panasnya itu bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma’ruf sebagai pendamping Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Padahal, saat itu ada Mahfud MD yang disebut telah disiapkan sebagai calon wapres.

        "Dalam tafsir politik, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud MD. Karena 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Kalau Mahfud MD kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung," tutur Ubedilah, kemarin (12/8/2020).

        Menurut Ubedilah, cepatnya proses pemilihan itu memunculkan dugaan bahwa PDIP memilih calon wakil presiden yang lebih menguntungkan dan bisa dihentikan di tengah jalan. Karena itu, dipilihlah Ma’ruf.

        "Itu kan tafsir politik. Karena prosesnya tidak normal, waktu pencalonan itu kan sangat mendadak. Makanya, itu memungkinkan tafsir semacam itu," katanya.

        Kenapa Prabowo, Ubedilah mengatakan, Ketum Partai Gerindra itu memiliki legitimasi politik yang kuat. "Kenapa muncul Prabowo, karena Prabowo kan rival, kontestan Pemilu 2019 yang posisi suaranya kedua setelah Jokowi menurut hasil dari KPU. Artinya, dia orang kuat yang didukung oleh pemilih yang sangat banyak," ujarnya.

        Jadi, lanjut dia, kalau presiden dan wakil presiden adalah dua orang kuat yang secara elektoral memiliki legitimasi politik yang kuat, maka pemerintahannya akan menjadi kuat. Selain itu, Gerindra juga meraup suara terbanyak kedua bersama PDIP dan Golkar.

        Menanggapi isu tersebut, Gerindra tak enak hati. Partai kepala Garuda itu menyebut, isu itu seperti hendak mengadu domba Ma'ruf dengan Prabowo. "Jangan ada narasi yang bisa adu domba Pak Prabowo dengan siapa pun, termasuk dengan Pak Wakil Presiden," ujar Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman, kemarin.

        Sementara partai koalisi panas menanggapi isu tersebut. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi menilai isu murahan itu dihembuskan untuk membuat kekacauan. "Lebih baik fokus bekerja untuk Indonesia ke depan dibanding meladeni isu enggak jelas, bikin kekacauan," ujar Baidowi, kemarin.

        Golkar menganggap isu itu tak etis. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta spekulasi yang mengada-ada itu dihentikan. Soalnya, pemerintah sedang fokus menangani Covid19. "Spekulasi politik seperti itu sesungguhnya tidak etislah dikemukakan," tegasnya, kemarin.

        Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut hal itu tidak mungkin. Mengganti Wapres, katanya, tak semudah mengganti karyawan perusahaan. "Memangnya negara ini berjalan tanpa konstitusi, apa!" tegas Daniel.

        "Pasti ada kelompok yang sedang bermain untuk membingungkan masyarakat," tudingnya.

        Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan aturan pergantian wapres sudah jelas ada di UUD 45 Peraturan MPR Nomor 1 Ta hun 2014 tentang Tata Tertib MPR hanya (mengatur) persidangan.

        Jimly menyarankan isu itu tak usah ditanggapi. "Analysis politicking begini jangan ditanggapi supaya tidak jadi gorengan politik praktis. Itu kan cuma kiralogi saja. Pasangan Presiden-Wapres kerja 5 tahun. Pak Ma’ruf Amin juga sehat-sehat saja, tidak ada masalah," tegasnya.

        Lalu bagaimana kondisi Ma’ruf? Ma’ruf masih bekerja seperti biasa. Dalam akun Twitter resminya, @Kiyai_MarufAmin, dia tampak memimpin Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara virtual. Posisinya adalah sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Selasa (11/8/2020). Rakyat Merdeka mencoba meminta tanggapan ke Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi terkait isu tersebut. Namun, sampai berita diturunkan permintaan wawancara belum direspons.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: