Vaksin Made in China Belum Berlabel Halal, Kang Emil Buka Suara

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan penjelasan panjang lebar mengenai vaksin corona (Covid-19) bikinan China. Mulai dari pengujian sampai siapa pembuat vaksin yang akan diproduksi Bio Farma tersebut.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, memberikan penjelasan lewat video berdurasi 8 menitan. Seperti seorang dosen, eks Wali Kota Bandung ini memberikan penjelasan sambil menulis di papan putih.

Apa yang disampaikan? Intinya, Emil menjelaskan pertanyaan yang muncul di masyarakat. Berbahayakah vaksin itu, kenapa vaksin dari China dan sebagainya?

Baca Juga: Erick Thohir: Vaksin Corona Jalan Singkat Pulihkan Ekonomi

Menurut Emil, vaksin ini ada tiga jenis. Pertama, sebagian dari virus diambil dan disuntikkan ke tubuh. Kedua, menyuntikkan virus yang telah dilemahkan. Lalu ketiga, menggunakan virus yang telah dimatikan untuk disuntikkan.

Metode ketiga adalah yang paling aman untuk dijadikan vaksin. Risikonya lebih kecil daripada virus yang dilemahkan. Tapi, juga ada risiko lain. Vaksin model ini harus dua kali suntik. "Ini ada tantangannya di logistik dan manajemen pemberian vaksin," kata Emil.

Nah, vaksin yang akan diproduksi Bio Farma yang sudah dimatikan. Dari mana datangnya vaksin? Banyak masyarakat menganggap vaksin hanya dari China.

Menurut Emil, anggapan tersebut tidak tepat. Menurut dia, selain dari China, ada juga dari Korea, Inggris, dan Indonesia juga. Dan, untuk siap diproduksi harus melakukan tiga tes.

Tes pertama di bawah 100 orang, tes kedua beratus-ratus orang. Tes ketiga di atas seribu orang. "Dari semua vaksin itu yang dari Sinovac atau dari China yang siap," ujarnya.

"Jadi jangan asing, asing, asing. Situasi saat ini sedang perang. Ini ada alat perang buat nembak musuh. Jadi mana saja yang siap, kita pergunakan untuk menembak," tambahnya.

Rencananya, tes ketiga ini akan dilakukan oleh Bio Farma. Kenapa Bio Farma? Menurut Emil, Bio Farma adalah BUMN yang sudah teruji. Sudah dikenal sebagai penjual dan produsen vaksin dan sudah mengekspor vaksin ke berbagai negara.

Produksinya selalu halal. Bio Farma juga tidak bekerja sendirian. Tapi, didukung tim kesehatan dan kedokteran Universitas Padjadjaran. Ada tiga prosedur untuk melakukan tes ini.

Dua tes dilakukan di negeri sendiri. Tes ketiga di negeri yang memang membutuhkan vaksin. Emil menjelaskan, Bio Farma tidak membeli barang dari luar negeri.

Tapi hanya rumus untuk vaksin dari hasil kerja sama. Jadi, semua produksi 100 persen dilakukan di Bio Farma. Untuk uji coba ini dibutuhkan relawan sebanyak 1.620 orang. Kenapa 1.620?

Menurut Emil, angka adalah angka statistik. Seperti digunakan dalam survei-survei Pilkada. Angka tersebut untuk mengetahui tingkat imunitas. Apakah setelah diberikan imunitas naik atau turun. Tak semua orang bisa jadi relawan.

Tapi ada kriterianya seperti berusia 20-59 tahun, harus sehat dan domisili dekat dengan Bio Farma. Itulah kenapa yang dicari orang Bandung atau Cimahi.

Tujuannya untuk mempermudah monitoring bulanan. Supaya mudah untuk mengukur keberhasilan atau kekurangan secara berkala. Apakah ada efek samping? Tentu ada. Tapi, tidak banyak dan tidak luar biasa.

Efek samping biasanya berupa demam sesaat atau bengkak karena suntikan. Fungsi tes ketiga ini untuk mengukur tingkat keberhasilan. Jika imunitas naik di atas 90 persen, vaksin itu berhasil untuk genetika orang Indonesia.

Tapi kalau ternyata imunitas naiknya sedikit berarti vaksin itu tidak layak diproduksi. Emil juga menjelaskan alasan ikut jadi relawan uji coba vaksin ini. Dia tak ingin ada kasus yang bilang pemimpinnya saja enggak yakin, sementara rakyat jadi kelinci percobaan.

"Saya kira tidak begitu. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang ilmiah jadi saya ikut sebagai relawan bersama masyarakat," ujarnya.

Tahap uji coba akan dilakukan sampai Desember. Kalau hasilnya membuat imunitas naik di atas 90 persen, pada Januari 2021 akan dimulai tahap produksi. Sambil produksi, pemberian vaksin bisa dilakukan ke kelompok yang rawan sambil nanti diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia di 2022.

Di tempat terpisah, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), Lukmanul Hakim mengatakan, sampai hari ini belum ada pengajuan sertifikasi halal untuk vaksin Sinovac.

Bio Farma dan MUI baru sepakat melakukan kajian terkait kehalalan vaksin asal China tersebut. Namun demikian, berdasarkan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Umat Islam wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat, menggunakan bahan yang suci dan halal.

Tapi ada pengecualian. Yakni pada kondisi keterpaksaan atau darurat. "Jadi kondisi ini yang harus dikaji dulu. Pertanyaannya kembali kepada kita semua, apakah kondisi pandemi Covid-19 ini termasuk kondisi darurat atau tidak? Nah, itu nanti komisi fatwa akan mengeluarkan fatwa itu dulu," ujar Lukman.