Pejabat China Minta Negara Anggota ASEAN untuk Bekerja Sama

Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan posisi baru negaranya di Laut China Selatan.

Pihak Tiongkok kemudian memanggil para diplomat dari 10 negara Asia Tenggara untuk bertemu guna menyampaikan kekhawatirannya tentang kehadiran AS yang berisiko konflik atas perairan yang diperebutkan.

Baca Juga: Lagi, Jet Pengintai AS Berkeliaran di Laut China Selatan

Selama pertemuan di Beijing pada awal Agustus 2020, seorang pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas urusan maritim dan perbatasan mengungkapkan keprihatinan pihaknya atas 'risiko tinggi' dari aktivitas militer oleh 'negara-negara non-regional'.

Ungkapan 'negara-negara non regional' sering digunakan Tiongkok saat membahas peran AS di Asia.

Dikutip dari SCMP, pejabat Tiongkok itu meminta anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bekerja sama dengan Beijing.

Dia mengatakan negara-negara ASEAN dan Tiongkok harus melanjutkan kode etik Laut China Selatan secepat mungkin untuk menunjukkan beberapa kemajuan dan tidak ingin proses tersebut 'dibajak' oleh negara-negara yang bukan bagian dari negosiasi.

"(Pejabat itu) tidak mengatakan kepada siapa Tiongkok ingin menunjukkan kemajuan, tetapi jelas bahwa itu adalah AS," kata salah satu seorang sumber yang mengetahui rincian pertemuan tersebut.

Para diplomat ASEAN percaya pertemuan itu menggarisbawahi keinginan Beijing untuk menjaga tetangga Asia lebih dekat ke sisinya dan mendorong Washington keluar.

Pemerintah AS menuduh Tiongkok meningkatkan klaimnya di Laut China Selatan di tengah negara lain sibuk memerangi pandemi virus corona.

Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan pada Jumat, 21 Agustus 2020 bahwa departemen terkait telah mempertahankan 'komunikasi normal' dengan misi ASEAN di Tiongkok, tetapi tidak akan menjelaskan lebih lanjut.

Selama lebih dari dua dekade, Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN telah membahas potensi kode etik untuk mengelola sengketa teritorial mereka di jalur perairan strategis.

Klaim Tiongkok atas hampir semua Laut China Selatan diperebutkan juga oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Selama KTT ASEAN-Tiongkok pada November 2019, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengumumkan bahwa pembacaan pertama telah selesai dan Beijing mengusulkan jangka waktu tiga tahun untuk menyelesaikan kode etik tersebut di tahun 2021.

Dalam pertemuan pada Kamis, 20 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke Hainan dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk memastikan kesimpulan awal dari kode etik Laut China Selatan.

Para ahli regional percaya bahwa kemajuan kode etik menjadi lebih penting dari sebelumnya mengingat meningkatnya tekanan AS dan meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN seperti perselisihan Vanguard Bank dengan Vietnam tahun 2019 lalu, perselisihan dengan Indonesia di Natuna dan baru-baru ini perselisihan tiga arah dengan kapal bor Malaysia dan kapal Vietnam.

Tetapi masih belum jelas apakah para pihak dapat mencapai tenggat waktu awal tahun 2021 sementara rintangan yang signifikan tetap ada pada cakupan geografis perjanjian, penegakan dan mekanisme penyelesaian sengketa potensial.

Pejabat ASEAN mengatakan untuk melanjutkan pertemuan tatap muka pun sulit saat mereka masih sibuk menangani wabah Covid-19.