Hingga Juli 2020, Belanja Negara Capai Rp1.252,42 Triliun

Memasuki awal semester II 2020 dalam masa pandemi Covid-19, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2020 telah mencapai Rp922,25 triliun atau 54,25% target APBN-Perpres 72/2020. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 12,37% (yoy).

Sementara itu, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp1.252,42 triliun atau sekitar 45,72% dari pagu Perpres 72/2020. Dengan demikian, realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp330,17 triliun atau sekitar 2,01% PDB.

Baca Juga: Penerimaan Seret, APBN Juli 2020 Defisit Rp330 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp793,60 triliun yang tumbuh 4,25% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp458,82 triliun, tumbuh negatif 3,4 % (yoy).

"Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9% (yoy)," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Lebih lanjut katanya, pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 utamanya ditujukan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perlindungan Sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19.

"Di sisi lain, realisasi belanja barang tumbuh negatif sebesar 16,70% (yoy) sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.

Selain itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56% dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,29% (yoy).

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp458,82 triliun atau 60,06% dari pagu APBN Perpres 72/2020. "Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020 untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah," tutupnya.