Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bisanya Takuti Rakyat, Menteri Jokowi Didamprat Arief Poyuono

        Bisanya Takuti Rakyat, Menteri Jokowi Didamprat Arief Poyuono Kredit Foto: Boyke P. Siregar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik keras Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang dinilai tidak mempunyai kompetensi di bidang ekonomi dan justru menakut-nakuti dunia usaha.

        Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan Mahfud saat acara temu Seniman di Yogyakarta, Sabtu (29/8), yang memastikan 99,9 persen Indonesia akan mengalami resesi pada bulan depan. 

        Baca Juga: Tito Tugas di Singapura, Mahfud MD Jadi Mendagri?

        Baca Juga: Kejagung Terbakar, Rocky Gerung Keras ke Mahfud MD: Diam Saja!

        ”Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian. Kok malah jadi kompor meleduk menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Piye iki Kang Mas Jokowi? Bukannya membangun trust di masyarakat dan percaya diri di saat pandemi covid-19,” ucapnya, dalam keterangannya, Senin (31/8/2020).

        Lanjut Arief, ia menerangkan bahwa resesi ekonomi dalam teorinya hanya sekedar hitungan statistik yang disajikan oleh BPS. Sambungnya, di mana angka pertumbuhan ekonomi itu minus dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.

        “Resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang riil bahwa ekonomi negara itu mengalami kesulitan,” katanya.

        Terlebih, tambahnya, sekitar 56,7 persen kegiatan underground ekonomi atau sektor informalnya tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung produk domestik Bruto (PDB).

        Menurutnya, dengan demikian, banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat terutama konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dan kegiatan underground ekonomi di Indonesia.

        “Contoh saja BPS tidak pernah menghitung masker sebagai APD yang diproduksi oleh UKM atau informal yang mana saat Covid-19, mayoritas masyarakat banyak menggunakan masker yang diproduksi oleh industri rumahan dibandingkan yang diproduksi pabrik,” jelasnya.

        Karena itu, ia mengingatkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju jangan malah menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan kalangan pelaku usaha.

        “Jadi tolong menteri-menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional. Jangan malah menakuti masyarakat dengan data-data yang tidak benar,” tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: