Rehabilitasi Drainase Sokong Program Padat Karya Tunai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperluas cakupan program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di luar program PKT rutin 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perluasan cakupan PKT ini untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional yang makin digencarkan pemerintah. Terlebih, program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam tiga bulan.

"Programnya mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun," kata Basuki di Jakarta, Sabtu (29/8/2020).

Baca Juga: Masih Pandemi, Ombudsman Minta Polri Perkuat Layanan Online

Ia melanjutkan PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Dijelaskannya lebih rinci, program revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun yang tersebar di 34 provinsi. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program PKT revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatera sepanjang 1.668 km dengan alokasi anggaran Rp309 miliar.

Untuk Pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 km dengan anggaran sebesar Rp154 miliar. Kemudian Pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 km dengan anggaran Rp124 miliar.

Pekerjaan serupa juga dilakukan di Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 km dengan anggaran Rp71 miliar. Sementara di Pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 km dengan anggaran Rp189 miliar, dan di Kepulauan Maluku dikerjakan sepanjang 230 km dengan anggaran Rp70 miliar. Terakhir di Pulau Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 km dengan anggaran Rp81 miliar.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan padat karya pendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi.

"Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai," pungkasnya.