Genting, Pentagon Bilang Militer China Sasar Indonesia untuk...

Konflik di Laut China Selatan (LCS) harus dianggap genting oleh Indonesia. Karena laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pentagon menyebut jika Indonesia masuk sebagai target militer China demi memuluskan langkah Beijing menguasai ASEAN.

Dan laporan Pentagon memang harus dicermati benar-benar pasalnya China tengah berusaha menggandakan jumlah hulu ledak nuklir di gudang persenjataan dalam satu dekade ke depan.

Baca Juga: Tentara China Ungguli Militer AS dari Banyak Aspek.

Bahkan kekuatan personil militernya pun telah menyamai atau bahkan melampaui AS, menurut laporan Pentagon Selasa (1/9/2020).

Pentagon menyebut Beijing merencanakan langkah besar di berbagai bidang seperti pembangunan kapal perang, pengembangan rudal balistik serta sistem pertahanan udara terintegrasi.

Dilansir CNN Selasa 1 September 2020, laporan yang merinci kemampuan militer China tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing atas berbagai masalah, termasuk aktivitas militer China di LCS dan dukungan AS ke Taiwan.

Ini juga diterbitkan menjelang pemilu 2020 ketika Presiden Donald Trump ingin menjadikan sikapnya yang semakin agresif terhadap Beijing sebagai bahan kampanye utama.

"Selama dekade berikutnya, persediaan hulu ledak nuklir China yang saat ini diperkirakan berada di bawah 200-an buah diproyeksi jumlahnya bertambah dua kali lipat karena China memperluas dan memodernisasi kekuatan nuklirnya," kata laporan itu, menambahkan bahwa jumlah hulu ledak di Rudal Balistik Antarbenua China berbasis darat "yang mampu mengancam Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 200 dalam lima tahun mendatang."

"Pasukan nuklir China akan berevolusi secara signifikan selama dekade berikutnya karena memodernisasi, mendiversifikasi, dan meningkatkan jumlah platform pengiriman nuklir berbasis darat, laut, dan udara," kata laporan itu, menambahkan bahwa "China sedang mengejar 'triad nuklir' dengan pengembangan rudal balistik peluncuran udara berkemampuan nuklir dan meningkatkan kemampuan nuklir darat dan lautnya."

Pemerintahan Trump telah lama berusaha untuk memasukkan China dalam agenda pembicaraan untuk mengontrol senjata nuklirnya dengan Rusia.

Ini telah ditolak oleh Beijing. Seiring itu jumlah hulu ledak nuklir China berkembang pesat.

Perjanjian START baru membatasi Rusia dan AS pada sekitar 1.550 hulu ledak nuklir untuk Rudal Balistik Antarbenua, rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam, dan pembom berat yang dilengkapi untuk persenjataan nuklir.

Laporan itu juga mengatakan bahwa "China telah mencapai kesetaraan dengan atau bahkan melampaui Amerika Serikat dalam beberapa bidang modernisasi militer," termasuk pembuatan kapal, rudal balistik dan jelajah konvensional berbasis darat, serta sistem pertahanan udara terintegrasi.

Ia juga mencatat bahwa China memiliki "angkatan laut terbesar di dunia," dengan sekitar 350 kapal dan kapal selam, "termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama. Sebagai perbandingan, kekuatan tempur Angkatan Laut AS adalah sekitar 293 kapal pada awal 2020."

"China memiliki lebih dari 1.250 rudal balistik yang diluncurkan dari darat (GLBM) dan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat (GLCM) dengan jarak antara 500 dan 5.500 kilometer," kata laporan itu, menambahkan bahwa pada 2019 Beijing "meluncurkan lebih banyak rudal balistik untuk pengujian dan pelatihan gabungan dari seluruh dunia. "

Baca Juga: Awas, India Bakal Hadapi Kekuatan Masif China Jika Terjadi...

Kepemilikan Beijing atas persenjataan besar rudal jarak menengah dipandang oleh beberapa orang sebagai faktor pendorong untuk mendorong pemerintahan Trump keluar dari perjanjian INF 1987 dengan Rusia, bahwa Washington dan semua sekutu NATO-nya mengatakan Moskow melanggar dengan mengerahkan rudal jarak menengahnya sendiri.

Sementara AS telah mulai mengembangkan rudal jarak menengahnya sendiri, China masih menikmati keuntungan yang signifikan di area itu.

Laporan tersebut mencatat bahwa China terus meningkatkan pengeluaran militernya pada tingkat yang melebihi pertumbuhan ekonomi China.

Anggaran pertahanan resmi China adalah 174 miliar dolar AS pada 2019 dibandingkan dengan anggaran AS sekitar 685 miliar dolar AS.

Namun, laporan Pentagon mengatakan bahwa anggaran militer yang diterbitkan Beijing "menghilangkan beberapa kategori utama pengeluaran," termasuk penelitian dan pengembangan dan pengadaan senjata asing.

Disebutkan, "pengeluaran sebenarnya terkait militer China bisa lebih dari 200 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi daripada yang dinyatakan secara resmi."

Anggaran pertahanan Jepang pada 2019 sekitar 54 miliar dolar AS, Korea Selatan sekitar 40 miliar dolar AS, dan Taiwan 10,9 miliar dolar AS.

Laporan itu menyebutkan bahwa China masih memiliki banyak cara untuk dilakukan sehubungan dengan investasi militer dan kampanye modernisasi.

Beberapa unit infanteri China masih menggunakan peralatan militer "usang" yang berasal dari era ketika negara komunis itu diperintah oleh Mao Tse-Tung.

Perhatian khusus bagi perencana militer AS adalah upaya China untuk memodernisasi pasukannya agar memungkinkannya menyerang Taiwan jika pulau itu mencari kemerdekaan formal.

Seperti laporan Departemen Pertahanan sebelumnya tentang militer China, iterasi tahun ini mengatakan bahwa China telah mengambil langkah dalam mengatasi tantangan untuk melakukan invasi ke Taiwan sambil mencatat bahwa Taipei juga berusaha meningkatkan postur militernya untuk memungkinkannya menangkal serangan apa pun.

Militer China baru-baru ini menerbangkan jet tempur ke selat Taiwan, unjuk kekuatan saat kunjungan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar ke Taiwan.

Pada hari Ahad kemarin, AS mengarungi kapal perang USS Halsey melalui Selat Taiwan, transit kedua pada bulan Agustus.

Pada hari Senin pejabat tinggi di Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa AS dan Taiwan "sedang membangun dialog ekonomi bilateral baru" dan menguraikan jaminan keamanan yang baru saja dibuka antara Washington dan Taipei.

Laporan Pentagon juga mengatakan bahwa China sedang mempertimbangkan lokasi untuk fasilitas logistik militer di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

China dan Kamboja secara terbuka membantah telah menandatangani perjanjian untuk memberi angkatan laut China akses ke Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja.