Anies Kunci Jakarta, Denny JA: Bagaimana Kalau Rakyat Melawan?

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, ikut merespons kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, mulai Senin 14 September 2020.

Hal tersebut diunggah dalam akun Facebook miliknya, Jumat (11/9/2020). Baca Juga: Minta Pengecualian untuk PSBB Total, Wamenlu: Ada yang Tidak Tahan

“Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik?” tulisnya. Baca Juga: Golkar Gak Setuju PSBB Anies Baswedan, Alasannya...

Menurut dia, desakan ekonomi yang besar dan hidup semakin sulit akan membuat publik tetap bekerja mencari nafkah.

Namun, jika kemudian PSBB total mendapat pengawalan ketat dari aparat hukum. “Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?” ujarnya.

Ia pun menyatakan bisa saja penerapan hukum malam menuai kemarahan masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi.

“Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik?” tanya dia.

Lanjutnya, ia menyambungkan krisis kesehatan yang bisa memicu krisis politik. “Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?” sambungnya.

Bahkan, ia berandai-andai bila keputusan Anies malah memicu kerusuhan di Ibu Kota dan meluas. “Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusuhan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?” ujarnya.

Terlebih, para menteri Jokowi ikut mengkritik kebijakan Anies tersebut. Seperti Airlangga Hartarto yang menjadi komando tertinggi ekonomi dan penanganan Covid-19 di tingkat pusat yang terang-terangan menyatakan keberatannya.

Menurutnya, suasana psikologis publik setelah tujuh bulan di masa pendemi Covid-19 berbeda dengan masa awal.

Ia mengingatkan, berbagai riset baik di dalam dan luar negeri, menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat takut dengan kondisi ekonomi ketimbang wabah Covid-19.

“PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi,” ungkapnya.

Sambungnya, bahwa kondisi itu jelas akan membuat bahaya penularan virus asal Kota Wuhan itu menjadi sulit dihindari.

“Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi,” bebernya.

Ia menilai, PSBB total itu adalah satu pilihan selain PSBB sektoral, yang lebih selektif, juga pilihan lain.

“Siapapun yang di posisi Gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih. Siapapun yang di posisi Presiden RI juga akan kesulitan merespons pilihan gubernur,” ulasnya.

“Akankah presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020?” lontarnya.

“Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik,” tandasnya.