Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan/Pool
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dan kepala daerah untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan penutupan wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini merespons kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ibu Kota.
"Sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita bekerja berbasiskan data maka langkah-langkah intervensi itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/9/2020). Baca Juga: Menteri Jokowi yang Oke dengan PSBB Ala Anies, Kok Bisa Ya?
Kepala Negara menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas melalui video conference dengan topik Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diikuti para menteri Kabinet Indonesia Maju. Baca Juga: Fadjroel Rachman Dibombardir: Jubir Jokowi Kok Gini? Pantes Negara Makin Hari Makin Hancur!
"Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas," ungkapnya.
Bahkan, Presiden Jokowi mengingatkan kembali bahwa keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi atau kabupaten atau kota agar berdasarkan data sebaran.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal, baik itu di tingkat RT, RW, di tingkat desa, di tingkat kampung sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus," tambahnya.
Menurutnya, dalam satu provinsi bisa saja ada 20 kabupaten/kota yang tidak semuanya berada di zona merah sehingga penanganannya jangan digeneralisasi.
"Di satu kota atau kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama, merah semuanya. Ada yang hijau, ada yang kuning itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta manajemen penanganan klaster transmisi lokal perlu ditingkatkan. "Terutama di delapan provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak dua bulan lalu saya sampaikan," tambah Presiden.
Kedelapan provinsi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua.
Baca Juga: Aksi Anies Terapkan PSBB, Penilaian PKS: Respon Anies Sesuai Arahan Jokowi
Sebagaimana diketahui, pada hari ini Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II atau selama periode 14 September-27 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil keputusan pengetatan tersebut dengan alasan lonjakan kasus positif di Jakarta.
Keputusan Anies Baswedan mengunci DKI Jakarta memicu reaksi keras pemerintah pusat karena dianggap dilakukan tanpa koordinasi dan persiapan matang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil