Susah Nikah, Jepang Tawarkan Uang Rp84 Juta pada Warganya

Pemerintah Jepang mengatakan akan memberikan bayaran uang sebesar 600.000 Yen atau sekitar Rp84 juta kepada warganya yang mau menikah.

Pemerintah Jepang mengatakan bantuan uang untuk memulai hidup baru bagi pengantin untuk meningkatkan jumlah kelahiran warganya. Program akan dimulai pada April 2021 mendatang.

Baca Juga: Atas Instruksi Negara, Militer Jepang Harus Pantau UFO

"Karena angka kelahiran sangat rendah terutama dikaitkan dengan kecenderungan orang terlambat menikah atau tidak menikah, pemerintah akan mencoba meningkatkan pernikahan dengan meningkatkan program untuk memberikan sejumlah uang kepada pasangan yang baru menikah," kata pihak Kantor Kabinet Jepang, pada Minggu (20/9/2020) seperti dikutip dari Japan Today.

Agar memenuhi syarat, baik suami maupun istri harus berusia di bawah 40 tahun pada tanggal pernikahan yang terdaftar dan memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen (Rp761 juta) sampai usia 35 tahun.

Hanya 281 kotamadya, atau 15 persen dari semua kota besar, kota kecil dan desa di Jepang, yang telah mengadopsi program dukungan pernikahan tersebut pada Juli 2020.

Tetapi, pemerintah Jepang mengatakan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pernikahan, pihaknya akan menanggung dua pertiga dari kebutuhan keuangan mulai 2021.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran karena pasangan suami istri cenderung memiliki dua anak.

Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan mencapai rekor terendah tahun lalu. Indikator tingkat kesuburan wanita tercatat terus turun pada 1,35 tahun di tahun 2019.

Angka kelahiran bayi di Jepang tercatat turun 5,9 persen pada 2019 dengan jumlah kelahiran 865.000 bayi. Fenomena ini merupakan kali pertama sejak pemerintah Jepang mulai mengumpulkan data kependudukan pada 1899.

Insentif bantuan ekonomi dianggap efektif untuk mendorong orang Jepang menikah.

Hal ini karena sekitar 29,1 persen pria lajang berusia 25 hingga 34 tahun dan 17,8 persen wanita lajang menyebutkan kurangnya dana pernikahan sebagai alasan mereka tetap tidak menikah.

Angka ini diketahui berdasarkan sebuah survei tahun 2015 oleh National Institute of Population and Social Security Research.