Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        KAMI Dipersekusi, Mahfud MD Buka-bukaan Sikap Asli Pemerintah

        KAMI Dipersekusi, Mahfud MD Buka-bukaan Sikap Asli Pemerintah Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak pernah menolak atau mempermasalahkan eksistensi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

        Menurutnya, yang selama ini ramai mempermasalahkan keberadaan dan berbagai dinamika politik terkait eksistensi KAMI tersebut, hanyalah antarkelompok masyarakat yang pro-kontra saja.

        "Pemerintah juga tidak pernah resistan dengan KAMI, atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu," kata Mahfud di acara ILC TVOne, Selasa (29/9/2020).

        Baca Juga: KAMI & Gatot Dicaci Maki hingga Diusir, Fadli Zon Geram: Itu Persekusi Demokrasi!

        "Coba saya ingin tahu siapa pihak dari pemerintah yang pernah menolak KAMI? Tidak ada. Itu kan antara rakyat dengan rakyat saja," ujarnya.

        Meski demikian, dinamika terkait eksistensi KAMI ini diakui Mahfud merupakan hal yang bagus sebagai bagian dari proses demokrasi di Tanah Air.

        Asalkan, hal itu jangan sampai berujung pada segala sesuatu yang berbau anarki, sehingga berpotensi mengganggu tatanan bermasyarakat dan menimbulkan keresahan.

        Bagi pemerintah sendiri, Mahfud mengakui bahwa pemerintah telah bersepakat untuk tidak berkomentar terkait keberadaan KAMI itu sendiri sebagai sebuah entitas politik.

        Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah pun mengaku senang bahwa masih banyak pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Sehingga, pemerintah sendiri punya alat kontrol dalam setiap upaya pengambilan kebijakan atau keputusan.

        Baca Juga: KAMI & Gatot Dijegal Ratusan Orang, PAN Lantang Teriak: Itu Represif!

        Baca Juga: Gembar-gemborkan PKI, Harta Kekayaan Gatot Menjulang Tinggi, Gak Ada Utang Pula!

        "Kadangkala kita di pemerintah senang juga dengan adanya perbedaan pendapat itu. Karena kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan," kata Mahfud.

        "Misalnya ada kecenderungan dari sebagian pihak, maka akan ada yang menolak karena di sebagian masyarakat sudah timbul pandangan-pandangan yang misalnya berlawanan. Nah itu ada gunanya juga (sebagai pertimbangan), itulah demokrasi," ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: