Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Fadli Zon Bikin Geger Lagi Gara-Gara Bilang...

        Fadli Zon Bikin Geger Lagi Gara-Gara Bilang... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi -

        Politisi Partai Gerindra Fadli Zon bikin geger lagi. Kali ini, dia sebut pemerintah sebagai rezim tangan besi. Padahal kita tahu, partainya Fadli merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Bahkan Bos Gerindra, Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

        Mengkritik pemerintah bertangan besi, Fadli dianggap sama saja sedang menggigit Prabowo, bosnya sendiri. Kritikan keras Fadli pada pemerintah dibalas sejumlah warga dunia maya. Fadli dianggap sedang menegur Prabowo.

        "Ini mah sama saja Fadli gigit Prabowo," ujar akun @subhan_mars sebagaimana dikutip di Jakarta, Minggu (11/10/2020). 

        Baca Juga: Fahri Cerita Awal Kenal Fadli Zon: Sama-sama Demo 91 hingga Cerita Lucu Zaman Orba

        Pernyataan Fadli soal rezim tangan besi diulasnya saat berbincang dengan aktivis 212, Neno Warisman di kanal YouTube Neno Warisman Official. Fadli kemudian membagikan potongan wawancara tersebut dalam akun Twitter miliknya pada Jumat (9/10/2020).

        "Jangan jadi tangan besi. Karena setiap hari adalah anugerah," cuit Fadli mengutip petikan dialog bersama Neno Warisman yang berjudul Fadli Zon Hampir Mati 3x.

        Kritikan Fadli terhadap pemerintah ini terkait dengan polemik pengesahan UU Cipta Kerja. "Saat ini kita sedang berada di tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusian, seperti yang dikatakan Presiden," ucap Fadli.

        Eks Wakil Ketua DPR itu menyebut bahwa sejak awal Omnibus Law bermasalah dari segi substansi maupun prosedurnya. "Jadi memang undang-undang ini bermasalah, tak hanya substansi tapi juga prosedur," tandasnya.

        Banyak kritik yang disampaikan Fadli pada UU Ciptaker. Mulai dari pemotongan pesangon bagi buruh, penghapusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), hingga hak cuti buruh. Untuk itu, dia menilai wajar bila UU Ciptaker ini memancing instabilitas dengan terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah.

        "Omnibus law ini kurang memperhatikan partisipasi dan suara masyarakat," ungkap Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu.

        Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mempertanyakan sikap Prabowo ke Fadli terkait UU ini. "Partai Anda kenapa setuju dengan UU Cipta Kerja bang @fadlizon? Bagaimana sebetulnya sikap prabowo terhadap UU ini? #SeriusNanya," tanyanya di akun @yunartowijaya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: