Kementerian PUPR Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Konsolidasi Regional Kehumasan dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Pembangunan Infrastruktur PUPR tahun 2020 di Yogyakarta, Senin (26/10/2020).

Dalam kurun waktu 1 tahun, yakni 2019-2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur di antaranya jalan tol sepanjang 526,4 km yang telah diresmikan; jalan perbatasan di NTT, Kalimantan dan Papua dengan total panjang 3.181,2 km; 3 jembatan panjang dan 1 underpass dengan total 4,9 km; empat bendungan selesai pada 2020 yang akan menambah tampungan air sebesar 214,67m3; 20 unit Rumah Susun yang telah diresmikan; dan 9 unit Rumah Khusus yang telah selesai.

Baca Juga: Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan 1.005 Unit Huntap di Sulteng

"Semua capaian kerja tersebut tentunya harus dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga publik dapat mengetahuinya dengan harapan memperoleh trust atau kepercayaan masyarakat. Hal ini penting agar pemerintah dapat menjalankan programnya dengan baik dan melakukan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang terus meningkat."

"Terlebih, Kementerian PUPR merupakan salah satu Kementerian dengan APBN terbesar sehingga harus terus meningkatkan pelayanan informasi dan kehumasan sebagai bentuk transparansi dan akuntanbilita," kata Endra Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian PUPR Dwi Purwantoro.

Dalam proses pembangunan, dikatakan Endra, komunikasi menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur. Namun dalam realita di lapangan, sering terjadi krisis komunikasi yang akan dihadapi oleh insan humas, terlebih di tengah arus informasi dan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan disinformasi serta hoaks.

"Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengingatkan kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk membenahi komunikasi publik di setiap Kementerian/Lembaga agar tidak memunculkan polemik di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti halnya yang terjadi pada saat pengesahan UU Cipta Kerja," ujarnya.

Dirinya berharap dengan penyelenggaraan acara tersebut dapat meningkatkan kemampuan para pelaksana tugas komunikasi publik di lingkungan Kementerian PUPR untuk mengolah data dan informasi publik serta meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Melalui konsolidasi ini kita juga berharap dapat membangun jejaring kerja/networking yang kuat dalam meningkatkan penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat serta mengatasi krisis komunikasi bersama agar reputasi Kementerian PUPR makin baik dan dukungan masyarakat makin besar," tuturnya.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari saat menyampaikan materi mengatakan, menjalin hubungan baik dengan media merupakan salah satu cara yang paling efektif menyampaikan pesan dengan jangkauan yang jauh. "Dengan komunikasi yang lancar, narasumber dapat menjalin hubungan yang baik, sehat, dan profesional dengan wartawan untuk memberikan efek lancarnya informasi," tuturnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Selain Ketum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zuhaldi, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, dan Merdi Sofiansyah menjadi pemateri dalam acara yang dimoderatori Dar Edi Yoga yang juga Wakil Bendahara Umum PWI Pusat.

Kegiatan konsolidasi yang diikuti secara tatap muka oleh 50 peserta yang mengikuti langsung dengan mengikuti protokol kesehatan ini diikuti juga oleh 180 peserta secara daring dari perwakilan Balai Daerah Kementerian PUPR di Seluruh Indonesia yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pengelola Materi Informasi, Penelaah Publikasi, dan Perwakilan PWI Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijadwalkan pada hari kedua pelaksanaan konsolidasi.