Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DPR Minta Pemerintah Transparan Soal Merger BUMN Syariah

        DPR Minta Pemerintah Transparan Soal Merger BUMN Syariah Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar proyek holdingisasi bank syariah BUMN jangan sampai gagal, karena taruhannya adalah turunnya kepercayaan dari masyarakat hingga investor global. Hal ini disampaikan oleh Marwan Ja'far, anggota DPR-RI Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

        Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini menuturkan bahwa bisnis di tengah pandemi hari ini yang paling penting adalah faktor kepercayaan. Karena itu, menurutnya, dalam mewujudkan merger bank syariah himbara ini, semua tergantung kepada itikad Pemerintah.

        "Tinggal pemerintah serius atau nggak mempersiapkannya meski kondisinya berat. Saya sih optimis masih bisa. Yang penting carikan polanya dan secara mandatory harus ditata dengan baik dari awal. Mungkin butuh konsultan khusus, agar nantinya bank ini benar-benar dipercaya masyarakat dan investor, " ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

        Baca Juga: BRI Buka suara Soal Merger Bank BUMN Syariah

        Terkait proses penggabungan bank syariah BUMN yang sedang berlangsung saat ini,Ia meminta Kementerian BUMN transparan mempresentasikan roadmap proses merger, yang sampai sekarang belum diketahui DPR.

        "Ini bukan sekadar merger biasa. Holdingisasi bank-bank syariah sekarang, butuh penataan ekosistem yang berbeda dengan ekosistem perbankan biasa. Di sini harus ada roadmap yang jelas, dicari SDM yang benar-benar mumpuni, dan semua sesuai dengan KPI (Key Performance Index) masing-masing," tambahnya.

        Marwan berharap, bank syariah hasil merger yang terbentuk nantinya, benar-benar menganut sistem syariah sesuai aturan fiqih yang benar. Jangan sampai hanya menggunakan label syariah namun praktiknya tak beda dengan bank konvensional. "Kalau konsep fiqih nya benar-benar diterapkan, itu bagus dan merupakan pasar yang sangat prospektif. Kalau ternyata tak beda dengan bank konvensional, apa gunanya," tegasnya.

        Baca Juga: Jalan Makin Terang, OJK Dukung Penuh Merger Bank BUMN Syariah

        Potensi bisnis bank syariah, menurut Marwan, sangat prospektif. Apalagi dalam situasi ekonomi yang lesu seperti sekarang, di mana banyak bank konvensional yang kinerjanya jeblok, menurut Marwan, bank syariah merupakan salah satu pilihan bisnis yang potensial. Bukan hanya untuk segmen konsumen muslim, potensi bisnis bank syariah juga prospektif menyasar konsumen universal. Prospekini sudah diakui secara global.

        Di luar negeri, seperti di Eropa, bank-bank berkonsep syariah banyak dipercaya oleh konsumen non muslim. Oleh karena itu, menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempromosikan bank merger syariah BUMN ini kepada investor, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

        Apalagi seperti diketahui, gabungan 3 bank syariah Himbara itu sekarangbelum bisa masuk ke kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) IV karena modal intinya baru Rp20,2 Triliun, belum memenuhi persyaratan Rp30 Triliun. Padahal jika belum masuk kategori buku IV, akan sulit bagi bank untuk meluaskan kegiatan usahanya ke skala global.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Annisa Nurfitri
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: