Bela Habib Rizieq, Tokoh Papua Meradang: Saya Diremehkan Presiden Jokowi

Tokoh Papua, Natalius Pigai, kembali mengingatkan pemerintahhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aduan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 ini tentang dugaan kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Shihab.

Baca Juga: Pangdam Beraksi, Istana Langsung Ngegas: Jokowi Tak Instruksikan Bungkus FPI

Ia mengatakan bahwa pada tahun 2017 lalu dirinya sempat menyambangi kantor Kemenko Polhukam yang saat itu masih dijabat Wiranto untuk menindaklanjuti 20 laporan kasus pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM.

Ia meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil alih persoalan HAM agar tidak menimbulkan kegaduhan. Namun sayang, laporan tersebut seakan menguap.

"Pemerintah Jokowi memandang remeh saya, tapi mereka tidak tahu kalau kecerdasaan mutiara timur ini ternyata melampaui mereka," jelasnya seperti dilansir dari RMOL di Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Baca Juga: Catat! Kasus Kerumunan Habib Rizieq dan Gibran Putra Jokowi Itu Beda

Kini, ia memilih menempuh jalur di luar pemerintahan untuk tetap membela Habib Rizieq dan menyuarakan dugaan kriminalisasi terhadap ulama.

Terlebih saat ini sosok Habib Rizieq kembali jadi sorotan usai pulang dari Arab Saudi dan tiba di Tanah Air pada Selasa lalu (10/11/2020). Habib Rizieq juga tengah dihadapkan dengan persoalan pelanggaran protokol kesehatan karena menyebabkan kerumunan saat penjemputan di Bandara Soekarno Hatta, pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta, serta maulid nabi di Megamendung, Bogor.

"Walau tidak punya DNA Islam, saya tahu mereka berjuang untuk keadilan di atas bait-bait kitab sucinya," tegasnya.

Meski demikian, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, membantah pemerintah melakukan kriminalisasi ulama sebagaimana diutarakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Moeldoko justru heran dengan istilah itu.

"Sebenarnya, tidak adalah istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau, mosok ulama dikriminalisasi," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Rekonsiliasi Pemerintah-Habib Rizieq, Moeldoko: Apa Sih?

Moeldoko mengatakan, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa. Karena itu, tidak mungkin negara melakukan kriminalisasi pada kelompok-kelompok tertentu. Hanya orang yang salah dan terbukti secara hukum yang kemudian 'dikriminalisasi.'

"Jadi, siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Terus yang salah siapa? Ya nggak ngerti, apakah dia ulama apakah dia ini, apakah dia ini. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama. Nggak. Kriminalisasi yang salah," tandas Mantan Panglima TNI itu.

Ia turut mempertanyakan apa yang perlu direkonsiliasi dengan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Menurut saya, apa sih yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq. Kita nggak ada masalah. Dari awal, saya mengatakan, Habib Rizieq mau pulang ya pulang saja. Pergi, pergi sendiri, mau pulang ya silakan," ujar Moeldoko.

Baca Juga: Moeldoko Sindir Anak Muda: Harusnya Malu Kalau Unjuk Rasa Tapi Tak Paham Tujuan

Dia menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki masalah dengan Rizieq Shihab. Buktinya, kata dia, pemerintah tidak mencegah kepulangan Rizieq ke Tanah Air.

"Aparat keamanan justru kita wanti-wanti kawal dengan baik. Jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik," ujar Moeldoko.