Kritik Ridwan Kamil ke Mahfud MD Ungkap Fakta Politik Sesungguhnya

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Karim Suryadi menilai sikap kritis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak berbau politis.

Penilaian itu disampaikan Karim menyusul pernyataan Ridwan Kamil yang menuntut Mahfud MD bertanggung jawab atas pernyataannya yang memicu kekisruhan Habib Rizieq Shihab yang berlarut-larut.

Tidak hanya itu, Karim juga menilai, pernyataan Ridwan Kamil tersebut sebagai wujud tanggung jawab dan profesionalisme Ridwan Kamil dalam memandang dan menyelesaikan kekisruhan yang kadung terjadi.

Baca Juga: Sindiran Ridwan Kamil: Pemimpin Tidak Adil Masuk Neraka Duluan!

"Ada akar persoalan yang terletak pada mereka yang harus bertanggung jawab, tapi tak mau mengambil tanggung jawab dan menimpakan beban kesalahan kepada Polda (kepolisian daerah) dan kepala daerah, di mana Mahfud MD sebagai salah satu pihak yang memberikan sinyal," kata Karim, Rabu (16/12/2020).

Karim mengakui, penjemputan Habib Rizieq oleh ribuan simpatisan dan pendukungnya saat tiba di Tanah Air seakan dibiarkan begitu saja. Bukan hanya oleh Mahfud MD, kata Karim, tapi juga pihak-pihak lainnya.

"Misal kenapa BIN (Badan Intelijen Negara) tidak beroperasi kalau memang melarang, pihak Istana tidak melarang, kalau pulang ya pulang saja, jadi menurut saya (pernyataan) Mahfud MD seperti (fenomena) gunung es," ujarnya.

Karim memandang, lewat sikap kritisnya itu, Ridwan Kamil tidak hanya menyoroti Mahfud MD sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab, tapi juga sejumlah pihak di lingkungan Istana dan otoritas keamanan yang lebih tinggi, bukan sekadar Polda Jabar atau Polda DKI Jakarta.

"Saya tidak melihat ada motif politik di balik pernyataan RK (Ridwan Kamil), akan menembak siapa, menyeret siapa. Menurut saya, RK justru mengungkap fakta politik yang sebenarnya. Jangan sampai ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab, tapi menimpakan itu kepada polisi di daerah dan gubernur, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jabar," katanya.