Hadapi Tantangan Industri Sawit Nasional, BPDPKS Jalankan Program Hulu-Hilir

Industri kelapa sawit nasional dihadapkan pada dua tantangan pada 2021. Tantangan ini menjadi pekerja rumah tersendiri bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan semua pemangku kepentingan industri sawit. 

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, di sektor hilir industri sawit dihadapkan pada fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap penyaluran dana sawit ke sektor tersebut. Sedangkan, di sektor hulu, tantangan untuk menuntaskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di 2021 masih terbentur pada masalah validitas data lahan dan profil pekebun swadaya, status lahan, kelembagaan petani, akses terhadap dukungan finansial/perbankan, dan kesiapan kelembagaan petani dalam pemenuhan persyaratan PSR. 

"Tantangan itulah yang akan menjadi fokus penyempurnaan bagi BPDPKS di tahun 2021," kata Eddy saat konferensi pers, Kamis (17/12/2020).

Baca Juga: Tak Main-main, Berikut Potensi Limbah Tankos Sawit

Eddy mengatakan, BPDPKS tidak mengutamakan satu sektor terhadap sektor lain. Sektor hulu dan hilir dikembangkan secara beriringan. Sebab, keduanya memiliki hubungan saling memengaruhi. 

"Dukungan program sektor hulu dan hilir oleh BPDPKS dan pemerintah merupakan prioritas bersama. Tidak ada satu program yang lebih penting dari program lainnya. Integrasi pelaksanaan semua program di BPDPKS sangat penting untuk didorong dan koordinasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat krusial dan penting untuk terus didorong," kata Eddy. 

Dalam menjalankan fungsinya, BPDPKS memiliki tiga fokus utama rencana strategis untuk mendorong kinerja industri sawit Indonesia. Yaitu perbaikan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, dan penguatan industri hilir.

Program dukungan BPDPKS terhadap sektor hulu dan hilir sering kali menjadi bahan perdebatan. Misalnya, prioritas program hulu seperti PSR disandingkan dengan program hilir seperti dukungan insentif biodiesel. Apabila perdebatan ini hanya dilihat dari satu perspektif, yaitu alokasi dana, akan terlihat timpang. Program biodiesel punya alokasi dana tertinggi 70%-80% dari total dana kelolaan BPDPKS). 

Karena itu, diperlukan sudut pandang lain dalam melihat kebijakan program hulu-hilir. Perlu ada integrasi program hulu dan hilir sawit sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Sehingga dalam pengembangan industri sawit, perlu dilihat kebutuhan industri, dampak multiplier terhadap perekonomian, dan lainnya. Sebagai contoh, industri sawit memerlukan penciptaan tambahan pasar domestik agar bisa lebih banyak terserap, salah satunya melalui program mandatori biodiesel. 

“Melalui program tersebut, tujuan untuk stabilisasi harga CPO dan juga ekspor sawit juga bisa tercapai. Tanpa adanya program-program itu, tidak akan ada dana sawit. Padahal, penggunaan dana sawit juga ditujukan untuk pengembangan industri sawit, tidak hanya di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutannya baik sebagai bahan pangan, bahan baku industri maupun untuk pemenuhan kebutuhan energi,” katanya.

Peniadaan program mandatori biodiesel akan berpengaruh kepada stabilisasi harga CPO dan stok menumpuk yang akan mengakibatkan keseimbangan industri sawit dapat terganggu. Begitu juga sebaliknya, tanpa dukungan program PSR, program biodiesel juga akan terancam keberlanjutannya karena terbatasnya pasokan bahan baku sebagai akibat kondisi kebun sawit yang sudah tidak produktif karena rata-rata sudah memasuki usia lebih dari 25 tahun.

“Itulah sebabnya integrasi program hulu dan hilir diperlukan. Sehingga program Peremajaan Sawit Rakyat harus dijalankan, agar kebun mereka semakin produktif sehingga pasokan untuk kebutuhan industri hilir juga tersedia,” kata Eddy.