Kredit Foto: Antara/Basri Marzuki
Ketua DPP PKB Faisol Riza, ikut merespons pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang sempat mempertanyakan cara melakukan kritik ke pemerintah tanpa dipolisikan.
Terkait itu, ia menilai kritik yang dilontarkan saat ini lebih masih dan cenderung berisi hujatan.
"Zaman Orde Lama dan Orde Baru, kritik pada pemerintah tidak dilakukan setiap hari dan massif. Zaman sekarang sangat masif dan bisa tiap hari. Bahkan cenderung bukan lagi kritik tapi hujatan yang tanpa dasar," katanya, dilansir detikcom, Senin (15/2/2021).
Lanjutnya, ia pun menilai proses hukum terhadap pengkritik yang berisi hujatan memang seharusnya diterapkan.
"Saya kira biasa saja dan ini terus menjadi pelajaran untuk demokrasi kita. Justru saya melihat bagus karena ada proses hukum," ucapnya. Baca Juga: JK Habis Dihujat Orang-Orang Pro Jokowi, Mahfud Bilang: Saat JK Jadi Wapres Juga Ada Kasus..
Lebih lanjut, ia juga mengatakan seharusnya pemerintah juga berterima kasih jika ada kritik positif yang dilontarkan kepada pemerintah.
"Hujatan tentu tidak dibenarkan. Kalau kritiknya untuk kebaikan bangsa justru pemerintah harus berterima kasih," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan kritik saat ini cenderung membuka aib. Bahkan, kata dia, kritik saat ini justru membuat jarak antara pemerintah dan warga negara.
"Kami melihatnya sedih, ini semua seakan menjadi tanda defisit kehangatan dan keakraban sesama warga dan pemimpin negara. Saling mengumbar kritik yang cenderung membuka aib dan kelemahan. Kritik tidak dilarang namun tetap dalam semangat kehangatan bukan membangun jarak apalagi dilandasi rasa benci," ungkap Jazilul.
"Kelihatannya seperti model kritik kekanak-kanakan, semuanya ingin benar sendiri, bahkan ingin menang sendiri. Yang saya tahu. Kritik itu nasehat saling membenarkan bukan saling lempar tuduhan dan menyalah-nyalahkan," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, langsung merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait mengkritisi pemerintah tanpa harus dipanggil polisi.
Menurut Mahfud, pelaporan tersebut merupakan hak dari warga negara dan tidak bisa dihalangi pemerintah.
"Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi lalu polisi memanggil," ucapnya, dalam video yang dikutip, Senin (15/2/2021).
"Itu kan yang melapor punya hak, kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami," katanya.
Kendati demikian, Mahfud meyakini bahwa Jusuf Kalla tidak bermaksud menuding pemerintah sekarang.
Sebab sejak Jusuf Kalla jadi wapres pun sudah banyak yang melaporkan pengkritik pemerintah ke polisi.
“Jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi,” jelasnya.
“Faktanya, sejak Pak JK masih jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan,” ingat Mahfud.
Diketahui, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini.
Menurut JK, perlu adanya keseimbangan dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil