Sri Mulyani Utak-Atik Belanja Negara: Kesehatan Naik Drastis, Infrastruktur Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 masih cukup moderat jika dibandingkan dengan negara-negara kelompok G20. Ekonomi domestik sendiri pada 2020 tercatat minus sebesar 2,07 persen.

"Kalo kita lihat, APBN kita itu menjadi instrumen countercyclical yang luar biasa. Covid-19 menyebabkan ekonomi kita mengalami cekungan yang sangat dalam. Ini adalah yang terdalam semenjak krisis asia atau krisis keuangan 97-98. Kontraksi ekonomi kita mencapai -13%. Ini pertama kali didalam sejarah Indonesia semenjak 97-98 kita masuk zona negatif,-5,32. Bahkan waktu global finansial crisis 2008-2009, ekonomi kita itu masih bisa bertahan diatas 4%,bahkan di 4,8," kata Sri Mulyani dalam Diskusi Menteri Keuangan dengan Pimpinan Redaksi, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Satu Tahun Wabah Covid-19, Tekanan Ekonomi Indonesia Paling Moderat, Ini Kata Sri Mulyani

Bendahara Negara itu merealokasi belanja negara 2021. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengedepankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja negara pada 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) yang awalnya dianggarkan Rp1.032 triliun jadi Rp1.059,5 triliun.

“Belanja non-K/L pada rancangan awal Rp922,6 triliun jadi Rp910 triliun. Ini mencakup kebutuhan Covid-19,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami perubahan. Awalnya Rp795,5 triliun turun menjadi Rp780,5 triliun.

"Kita juga gunakan pembiayaan investasi untuk membangun perekonomian kita dengan alokasi Rp184,5 triliun,” kata Sri Mulyani.

Jika dirinci lebih jauh, alokasi untuk kesehatan naik drastis dari Rp169,7 triliun jadi Rp254 triliun. Pendidikan tidak berubah, tetap Rp550 triliun.

Perlindungan sosial naik dari Rp408,8 triliun jadi Rp449,5 triliun. Kenaikan beberapa pos membuat anggaran infrastruktur turun. Dari Rp417,4 triliun jadi Rp387,4 triliun.

"Sedangkan untuk pangan, pariwisata, dan ICT tidak mengalami perubahan. Secara berturut-turut yaitu Rp99 triliun, Rp14,2 triliun, dan Rp26 triliun," pungkasnya.