Sejarah Berbicara, Kelakuan Moeldoko Lebih Jorok dari Orde Baru

Kisruh internal Partai Demokrat menyita perhatian banyak pihak. Kemarin, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bikinan orang-orang yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago pun angkat bicara.

"Sejarah lebih jorok dibandingkan Orde Baru. Baru kali ini partai diakuisisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu," cuit Pangi Syarwi Chaniago di akun Twitternya @pangisyarwi1, Jumat (5/3/2021) malam.

Baca Juga: Rebut Partai Demokrat dari Tangan SBY dan AHY, Moeldoko Layak Dipecat Karena Mencoreng Nama Istana

Sebab, Moeldoko awalnya membantah ikut terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

"Awalnya enggak ngaku, tapi beliau inner circle istana, ada enggak SK KLB/Munaslub yang tak ditandatangani Kemenkumham? Rusak," kata Pangi.

Cuitan Pangi itu pun mendapat 1030 likes, 8 tweet kutipan dan 286 retweet. Tidak sedikit warganet yang sepakat dengan cuitan Pangi tersebut.

"Betul sekali bang, ini menandakan Demokrasi kita sedang sakit, harus segera diperbaiki sebelum rakyat marah, Jokowi harus menertibkan bawahannya yang melakukan blunder politik demi menjaga kenegarawanan Jokowi," cuit Seorang Warganet @EdySupr44468624.

Baca Juga: Sukses Bungkus Pangeran Cikeas, Pak Moeldoko Bakal Angkat Koper dari Istana?

Sebagaimana diketahui, Jhoni Allen dan kawan-kawan menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat.

"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.

Sementara itu, Moeldoko melalui sambungan telepon mengucapkan terima kasih kepada peserta KLB karena telah memilih dan mempercayakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" katanya.

Baca Juga: Siap-Siap Tergusur Mas AHY Siap-Siap, 1.200 Orang Hadir di KLB, Pak Moeldoko Sudah..

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan komitmen para kader dalam membesarkan partai. Ia juga berharap seluruh kader bersama-sama saling membantu di tengah pandemi Covid-19.

"Apakah kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" tanyanya. 

SBY dan AHY Protes

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasona Laoly untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit

Sebab, menurut AHY, KLB di Sumut digelar dengan tidak berdasarkan pada AD/ART yang dimiliki Partai Demokrat.

"Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal," ucap AHY di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Menurut dia, KLB yang menetapkan Moekdoko sebagai Ketua Umum sudah melanggar konstitusi partai. Sebab, KLB yang dimotori John Allen dan kawan-kawannya tidak mendapatkan restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk bisa dilakukan KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC, kedua-duanya angka minimal. Dan harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai," tegasnya.

Baca Juga: Pembalasan Nyelekit, Pak Moeldoko Ketum, Mas AHY Dipecat, Paling Apes! Pak SBY Dibuat Nganggur

Adapun, SBY mengibaratkan KLB yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ibarat sebuah perang. Ia pun meminta seluruh kader Demokrat untuk berjuang dan berikhtiar dalam memperjuangkan keadilan di bawah komando Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Saya mengajak saudara untuk berjuang bersama sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di Indonesia, perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan partai dan kemandirian partai. Itu suci mulia. Ibarat perang, ini adalah perang yang dibenarkan, perang untuk mendapatkan keadilan," paparnya.

Selain itu, SBY mengaku dirinya sangat menyesal karena pernah menunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI. Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena kesalahan tersebut.

"Benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini, sebuah cara tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di TNI," tegasnya.