Terbongkar Jelas! Ternyata Peserta KLB Dibayar Rp100 Juta, Eh Nggak Tahunya Cuma Cair Segini

Salah satu kader Partai Demokrat, Gerald Piter Runtu Thomas, mengaku secara terang-terangan bahwa dirinya diimingi uang tunai Rp100 juta untuk hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang resmi menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Namun faktanya, ia hanya menerima uang Rp5 juta dari pemberi janji, dan tambahan Rp5 juta dari eks bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin. Baca Juga: Pendukung Jokowi Minta Moeldoko Lawan Terus Penghianat: Jangan Mundur dari KSP!

Hal tersebut disampaikan Gerald yang merupakan wakil ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Kotamobagu, dalam video yang diperlihatkan saat jumpa pers di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3)

Ia juga sempat menyampaikan janji imbalan uang tersebut ke pimpinan cabang Partai Demokrat di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Baca Juga: Hari Ini AHY dan Meoldoko Bakal Perang di Kemenkumham, Mahfud MD Janji Tak Akan Main-main

“Oke, saya bilang. Saya ikut karena diiming-imingi uang besar Rp100 juta. Yang pertama, kalau sudah datang di lokasi akan mendapatkan 25 persen dari Rp100 juta, yaitu Rp25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya yaitu Rp75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma dapat uang Rp5 juta,” katanya.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, ia mengaku dibujuk oleh seorang bekas pengurus Partai Demokrat untuk memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lanjutnya, ia juga menyadari dirinya tidak mempunyai hak suara dalam kongres, namun dirinya dibujuk untuk tetap hadir.

 “Ikut saja. Yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketua umum baru, yaitu Pak Moeldoko,” katanya lagi.

Menurut AHY, Gerald bukan satu-satunya kader yang diiming-imingi uang ratusan juta untuk hadir dalam KLB.

Bahkan, pihaknya telah menghimpun beberapa kesaksian dari kader partai yang ikut dalam kongres tersebut. 

AHY Melawan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bukti lengkap berupa dokumen sebanyak lima kontainer  ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah ilegal.

"Ada lima kontainer dokumen untuk membuktikan bahwa  apa yang dilakukan Gerakan Pengambilan Alihan Kepemimpinan (GPK) partai Demokrat yang mengklaim melakukan KLB di Deli Serdang memang benar-benar ilegal dan  inkonstitusional. Kami serahkan AD/ART yang juga telah disahkan oleh negara, Kemenkumham," ujarnya kepada wartawan, usai keluar dari Gedung Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kemenkumham, Senin (8/3/2021).   

Lanjutnya, ia mengatakan kelima kotak dokumen tersebut untuk melengkapi barang bukti yang menunjukkan KLB yang menjadikan Moeldoko Ketua Umum adalah tindakan ilegal.

Terkait itu, ia berharap Kemenkumham dapat mengambil tindakan, sesuai dengan hukum yang berlaku. 

"Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak objektif menggunakan data, bukti dan fakta yang kami serahkan. Bahwa penyelenggaraannya (KLB)  panitia dan peserta tidak sah," kata dia.

"Mudah-mudahan kebenaran akan abadi, semua terang benderang, bisa dinikmati kita semua." tukasnya.