Pasukan Mayor AHY Lagi-Lagi Ngataian Pemerintah: Kami Anggap Menkum HAM dan Pak Jokowi..

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkum HAM Yasonna Laoly sangat menikmati prahara yang terjadi di partai berlambang Mercy ini.

Bahkan, ia menyebut partainya tidak pernah menuduh pemerintah terkait kisruh di internal partai itu. Baca Juga: Moeldoko Ternyata Punya KTA Demokrat, Kubu KLB: Apa Bedanya dengan Mas AHY saat Jadi Cagub DKI

“Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

Namun demikian, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir mayor ini menyinggung soal dualisme dan rekayasa dualism partai. Baca Juga: Demokrat Dicaplok, Lantai Bursa Ikutan Rontok

Menurutnya, Menkum HAM Yasonna Laoly, mempunyai peran besar untuk menuntaskan kisruh Partai Demokrat.

“Faktanya kita menyaksikan banyak terjadi dualisme partai yang disengaja atau tidak telah disponsori oleh KemkumHAM. Menkum HAM sendiri jadi tangan kanan presiden terhadap legalitas partai,” tegasnya.

Terlebih, sambung dia, “Apalagi saat ini dihubung-hubungkan dengan posisinya sebagai kader partai tertentu. Dualisme atau rekayasa dualisme saat ini sudah melampaui batas,” ucapnya.

Selain itu, ia menyebut dualisme partai bisa diselesaikan oleh Kemenkum HAM.  “Kalau kita cermati terjadi pengambilalihan kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai saat kongres menjadi kedaulatan di tangan Kemenkum HAM,” katanya.

“Bahkan menggunakan perangkat elektronik pendaftaran hasil kongres sebagai alat atau celah mengambilalih kedaulatan kongres partai-partai,” paparnya.

“Melihat beberapa kasus yang terjadi model pengambilalihan oleh pihak eksternal pun diperbolehkan karena sistem teknologinya tidak mengenal apakah yang mendaftarkan susunan pengurus yang menjadi pengurus itu pihak eksternal,” jelasnya seperti dikutip detikcom.

Namun begitu, ia pun menegaskan partainya akan tunduk pada kondisi tersebut. 

Bahkan, ia juga menyebut seolah-olah Presiden Jokowi menikmati kisruh Partai Demokrat. “Partai Demokrat tentu punya kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini,” jelasnya.

“Bagaimana mungkin Pak Moeldoko dengan jalan pragmatis bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya,” jelasnya.

“Sama sekali kami tak pernah membayangkan. Kami menganggap Menkum HAM dan Pak Jokowi mengerti soal ini dan menikmati untuk kepentingannya. Padahal harusnya ini dicegah,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia antas mengingatkan bahwa partai bukanlah wilayah kekuasaan pemerintah namun wilayah penting demokrasi.

Karena itu, dia berharap Kemenkumham serius melakukan verifikasi segala bentuk pendaftaran KLB, bukan sekadar formalitas.

“Demokrat berharap proses verifikasi pendaftaran hasil kongres jangan formalitas, tapi hard fact-nya harus diperiksa oleh Kemenkumham, pemeriksaan materiilnya serius, notulensi dan proses pengambilan keputusan juga harus dikaji serius,” jelasnya.

“Kalau cuma formalitas maka pengambilalihan seperti yang dilakukan Moeldoko akan terus mengulang,” kata Andi Arief lagi.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhenti menyerang Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja. Kita objektif,” kata Yasonna kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).

“Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta,” kata Menkumham.