Kredit Foto: Viva
Kisruh Partai Demokrat berlanjut dengan saling serang pernyataan yang disampaikan oleh dua pihak yang bertikai. Kepengurusan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerang Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum adalah abal-abal.
Loyalis AHY yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, menyindir Demokrat kubu Moeldoko makin berat memenuhi persyaratan. Dia menyampaikan itu dalam cuitannya di Twitter pribadinya, @jansen_jsp.
Baca Juga: Laporkan Andi Mallarangeng, Tim Hukum Moeldoko Cs Debat dengan Polisi!
Dia mengkritisi cara kubu Moeldoko yang ngeyel menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat pada 2005. Padahal, AD/ART tersebut sudah tak berlaku lagi sejak Kongres V Demokrat pada Maret 2020.
"Semakin hari semakin berat saja KLB ilegal dan abal-abal memenuhi persyaratan. Inilah akibat sudah tahun 2021 tapi pikiran masih 2005. Sekarang semua sudah serba tersistem bos," tulis Jansen yang dikutip di Jakarta, Minggu, 14 Maret 2021.
Jansen mengingatkan kepada notaris yang ikut-ikutan memalsukan dokumen kubu Demokrat akan punya risiko terjerat hukum.
"Bagi notaris dan pihak yang menyuruh, hati-hati Anda memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Besar risiko hukumnya," tambah Jansen.
Terkait itu, kubu Moeldoko pernah merespons serangan pihak AHY soal keabsahan KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Juru Bicara Demokrat versi KLB Sibolangit Muhammad Rahmad justru menyindir AHY yang terpilih dalam Kongres V Demokrat pada Maret 2020 itu abal-abal.
"Dan, keterpilihan Ketua Umum AHY sebetulnya juga abal-abal karena tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya," kata Rahmad dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Rabu, 10 Maret 2021.
Baca Juga: Dipecat Kubu AHY, Alasan Kader Demokrat Maluku Berangkat ke KLB Bikin Hati Bergetar
Rahmad menyebut posisi majelis tinggi yang ada di Demokrat era AHY seperti merampas hak-hak demokrasi peserta kongres. Menurutnya, majelis tinggi dan kewenangannya diatur dalam AD/ART yang ditetapkan dalam Kongres V 2020.
Menurutnya, AD/ART partai mesti mengedepankan semangat demokrasi keterbukaan, transparan. Bukan justru demokrasi tertutup dalam AD/ART yang dinilai hasil karangan Demokrat tahun 2020.
"Nah, inilah yang kita hancurkan di KLB Deli Serdang sehingga seluruh peserta kongres sepakat untuk kembali ke AD/ART tahun 2005 di mana demokrasi Indonesia itu dibangun secara transparan," jelas Rahmad.
Baca Juga: Sudah Gerah dengan Tirani SBY, Prajurit Moeldoko Buka-bukaan Borok Demokrat Kubu AHY, Gak Kebayang!
Prahara Partai Demokrat makin memanas usai perhelatan KLB di Sibolangit, Deli Serdang. Dalam KLB itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih sebagai ketua umum periode 2021-2025. Dualisme kepengurusan muncul.
Kubu AHY merespons bahwa abal-abal yang memilih Moeldoko adalah abal-abal dan ilegal. Dua pihak yang bertikai pun akan saling berhadapan di pengadilan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo