Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Habis Keluarga Cikeas, SBY dan AHY Diacak-acak Pasukan Moeldoko, Kali Ini Pedes Banget...

        Habis Keluarga Cikeas, SBY dan AHY Diacak-acak Pasukan Moeldoko, Kali Ini Pedes Banget... Kredit Foto: Antara/Endi Ahmad
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Salah satu insiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Darmizal, kembali memberikan serangan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

        Ia pun menyindir pernyataan SBY dan AHY terkkait penegakan demokrasi dalam prahara yang terjadi di Partai Demokrat. Baca Juga: Elektabilitas Naik, Figur AHY yang Terzalimi Ingatkan Jejak SBY, Kubu Moelodko: Wajar Playing Victim

        “Demokrasi seperti apa yang dimaksud oleh anak dan bapak tersebut?” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

        Lanjuntya, ia mempertanyakan demokrasi seperti apa yang diinginkan SBY dan AHY melalui AD/ART partai tahun 2020. Baca Juga: SBY Sentil Keadilan Datang Terlambat, Pengamat: Ekspresi Hadapi Situasi Demokrat

        Menurut dia, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 itu sama sekali tidak mencerminkan demokrasi. “Dalam Kongres, semua kuasa eksekutif, legislatif, dan yudikatif parpol dihasilkan. Ini demokrasi yang sesungguhnya dalam parpol,” terangnya.

        Sambungnya, dalam AD/ART Partai Demokrat, kekuasaan absolut terletak pada Ketua Majelis tinggi yaitu SBY.

        Bahkan, kewenangannya pun sangat besar karena bisa menentukan kekuasaan eksekutif dengan memilih calon ketua umum.

        Sedangkan kekuasaan legislatif sebagai ketua majelis tinggi memberi kewenangan mengusulkan AD/ART.

        “Inilah demokrasi ala SBY. Apakah ini yang mau ditegakkan oleh SBY? Atau apakah ini yang mau diperjuangkan oleh kubu PD-AHY?” cetusnya.

        Karena itu, ia menegaskan bahwa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 itu tidak melambangkan demokrasi jika tetap memberikan kewenangan absolut kepada ketua majelis tinggi.

        “Ini bukan lagi demokrasi tetapi tirani atau kesewenang-wenangan,” tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: