Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Pemerintah Diminta Perhatikan Jangkauan Vaksinasi

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies Nadia Fairuza mengatakan wacana dibukanya sekolah dan penyelenggaraan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) kembali mengemuka karena proses vaksinasi untuk para guru sudah dimulai.

Namun tidak hanya memprioritaskan vaksinasi, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar.

Baca Juga: Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19, Efektifkah?

“Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitungkan adanya kemungkinan guru-guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi akibat data yang belum diperbaharui secara berkala. Oleh karena itu, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi Dinas Pendidikan yang membutuhkan,” terang Nadia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/3/2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), baru 52,42% sekolah yang sudah mengisi daftar periksa terkait kesiapan fasilitas penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Berarti masih cukup banyak sekolah yang masih belum memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan PTM.

Ia menambahkan, walaupun vaksinasi diprioritaskan untuk para guru, sektor pendidikan tidak boleh hanya berpuas diri dengan hal ini. Faktanya, apabila pembukaan sekolah akan dilakukan, peluang penularan Covid-19 tetap ada.

Di sisi lain, guru-guru yang tidak memenuhi persyaratan seperti memiliki tekanan darah tinggi maupun penyakit komorbid tidak dapat mengikuti program vaksinasi. Peserta didik yang berjumlah lebih kurang 45 juta dan orang tua murid secara umum bukan menjadi prioritas dalam program vaksinasi pada saat ini.

Selain itu, distribusi vaksin juga belum merata karena Indonesia masih akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi. Hal ini berpotensi besar memiliki dampak pada proses vaksinasi guru dan peserta didik di berbagai daerah di Indonesia.

Dapat diperkirakan bahwa perkembangan proses vaksinasi akan berbeda-beda di tiap daerah dan akan berpengaruh pada kesiapan tiap daerah untuk melakukan PTM pada tahun ajaran mendatang.

Berdasarkan keterangan dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), vaksinasi Covid-19 bagi guru, dosen dan tenaga pendidik berjalan lambat. Beberapa daerah melaporkan masih banyak guru yang belum menerima vaksin Selain ini data dari survey yang diadakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kepada 2.406 guru, ada sekitar 8,27% guru yang tidak bersedia divaksinasi. Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh yang tidak hanya dilakukan oleh sekolah, namun juga Dinas Kesehatan, PGRI, dan juga Dinas Pendidikan setempat. 

Tidak menutup kemungkinan pula proses vaksinasi dapat berjalan lebih lambat menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Jika jumlah guru, dosen, dan tenaga pendidik yang divaksin masih seperti sekarang, maka PTM massal pada tahun ajaran baru bukanlah solusi yang tepat. 

Secara keseluruhan, wacana PTM pada tahun ajaran 2021/2022 masih akan sulit direalisasikan secara masif mengingat adanya perbedaan kapasitas tiap daerah dalam mengelola proses vaksinasi guru dan tenaga pendidik, kesiapan infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan yang telah disyaratkan oleh Kemendikbud. Kemungkinan besar wacana PTM masih akan bergantung pada keputusan dari Pemerintah Daerah sama seperti sebelumnya.