Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Kebijakan Impor Beras, PDIP Jabar Angkat Bicara

        Soal Kebijakan Impor Beras, PDIP Jabar Angkat Bicara Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
        Warta Ekonomi, Bandung -

        Rencana kebijakan impor beras yang akan diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI tidak sesuai dengan data yang dimiliki Kementerian Pertanian RI.

        Demikian diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono saat bersilaturahmi dengan Ketua Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, KH. Khairul Anam, Jumat (26/3/2021).

        Silaturahmi yang dilaksanakan di Kantor Pusdai Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung ini juga dihadiri oleh Ketua PBNU Jawa Barat Muhammad Igbal Sulam dan  Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Noor Rafiqa.

        Baca Juga: Jokowi: Saya Minta Hentikan Perdebatan terkait Impor Beras

        Ono Surono yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI ini kembali menegaskan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian RI, dari Januari hingga April 2021, disampaikan akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton. 

        Data tersebut juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu tersebut hanya 9,72 juta ton. 

        “Sehingga ada surplus tuh sampai bulan April 4,81 juta ton. Nah sehingga tentunya dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri,” tegasnya.

        Dalam silaturahmi tersebut juga sejumlah isu menjadi pembicaraan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban namun tetap mematuhi protokol kesehatan ini. Mulai dari sejarah Pusdai, kesehatan, pendidikan, impor beras dan garam serta isu-isu hangat di tanah air.

        Selain itu, Ono juga membawa oleh- oleh berupa 200 sejadah yang diserahkan langsung kepada Ketua Pusdai Jawa Barat, KH. Khairul Anam.

        "Saya menyampaikan permohonan agar PDI Perjuangan diajak dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam. Karena Nasionalis - Religius adalah Benteng Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: