Tinju Bos PBB Mendarat di Muka Negara-negara Kaya: Pertama, Jangan Timbun Vaksin!

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengkritik negara-negara maju karena melakukan "penimbunan" vaksin Covid-19. Guterres meminta negara-negara itu untuk berbagi dengan seluruh dunia guna membantu mengakhiri pandemi.

"Saya sangat prihatin dengan distribusi vaksin yang sangat tidak adil ini di dunia," kata Guterres dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Channel News Asia pada Selasa (30/3/2021).

Baca Juga: Istri Bill Gates: Semua Orang Butuh Vaksin, Negara Kaya Jangan Egois!

"Ini adalah kepentingan semua orang untuk memastikan bahwa sesegera mungkin dan dengan cara yang adil, setiap orang mendapatkan vaksinasi di mana-mana dan bahwa vaksin dianggap sebagai barang publik yang benar-benar global," sambungnya.

Diakemudian mengkritik "kepentingan pribadi" negara-negara kaya karena terus mencari pasokan vaksin yang melebihi kebutuhan penduduk mereka.

"Pertama, jangan menimbun vaksin. Itu tidak masuk akal. Kami telah mengimbau negara-negara maju untuk berbagi beberapa vaksin yang telah mereka beli dan dalam banyak situasi mereka telah membeli lebih dari yang mereka butuhkan," jelasnya.

Guterres menyesalkan bahwa sistem bantuan vaksin COVAX internasional untuk negara-negara kurang mampu mengalami "kesulitan" karena ada banyak penimbunan.

Pemimpin PBB itu mengatakan, mengakhiri pandemi sangat bergantung pada kemungkinan untuk memvaksinasi secepat mungkin populasi di seluruh dunia.

Dirinya memohon kepada negara-negara kaya untuk mendukung mekanisme yang didukung oleh G20 untuk menerapkan rencana vaksinasi global.

Terkait dengan kemungkinan adopsi paspor vaksin, Guterres berhati-hati, mengatakan bahwa sebelum keputusan diambil, harus ada diskusi serius untuk memastikan keadilan dan untuk memastikan bahwa ada kerja sama global yang efektif.

"Yang terburuk adalah beberapa negara memilikinya dan untuk negara lain tidak (untuk) memilikinya. Akan sangat menghancurkan jika ini berarti bahwa orang dapat bergerak di negara maju tetapi tidak di negara berkembang," dia memperingatkan.