Wacana Ahok Jadi Menteri, PPP Minta Presiden Cermat: Lantik Menteri Berdasarkan Rekam Jejak Kinerja

Mengenai wacana Ahok menjadi menteri, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, meminta Presiden cermat. Ia menyarankan Presiden Jokowi melantik menteri berdasarkan rekam jejak kinerjanya.

"PPP berpandangan bahwa reshuffle seyogianya dilakukan karena pertimbangan kinerja menteri dan kebutuhan percepatan target pemerintahan ke depan," kata Arsul kepada Republika.co.id, Jumat (16/4).

Baca Juga: Pernah Dipenjara, Ahok Nggak Bakal Jadi Menteri! Refly Harun: Selamanya Tak Akan Bisa, Kecuali...

Arsul menekankan agar pemilihan seorang menteri tak hanya dilandasi kepentingan politik. Sebab, jabatan menteri bertanggung jawab besar pada program yang menyentuh kepentingan publik.

"Pemilihan seorang menteri bukan karena kebutuhan tambahan dukungan politik atau hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan politik tertentu," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Arsul menyinggung soal wacana pemilihan Ahok sebagai menteri sebaiknya dipertimbangkan matang-matang. Pemilihan Ahok mestinya bukan dilandasi sikapnya yang terkesan "berani" melawan sistem yang buruk.

"Tentang orang baru yang mungkin masuk, maka siapa pun dia adalah orang yang bisa bekerja dan membangun kerja tim, bukan hanya karena dia suka gebrak sana atau gebrak sini," ucap Arsul.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Fadhli Harahab menyebut ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini. "Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru," kata Fadhli, Kamis (15/4).