Bos Golkar Sentil Pertumbuhan Ekonomi dan Prokes Jabar, Katanya...

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan untuk pemulihan ekonomi di Jawa Barat,  pertumbuhannya masih di bawah nasional. Diharapkan Jabar bisa sejalan dengan program Pemerintah Pusat sehingga pertumbuhan ekonominya semakin baik di kuartal II 2021. 

Airlangga pun sempat meninjau Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Apalagi Jawa Barat merupakan daerah Industri. Maka dengan adanya IKM bisa pertumbuhan ekonomi Jabar harus lebih baik,"kata Airlangga dalam kegiatan Silaturahmi Partai Golkar se-Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat malam (4/6/2021).

Baca Juga: Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Ridwan Kamil Ajak Kepala Daerah & Masyarakat Jaga Alam

Selain itu, Airlangga yang juga Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini menyoroti tingkat kedisiplinan warga Jabar dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) yakni penggunaan masker masih rendah dan berada di bawah angka nasional.

Misalnya, masyarakat di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon rerata 60 persen tidak menggunakan masker. 

Dampaknya, saat ini Jabar tingkat kasus penyebaran Covid-19 tertinggi nasional. Oleh karena itu, Jabar harus masif dalam penanganan Covid-19. 

"Saya minta kepada seluruh partai Golkar termasuk yang menjadi pejabat daerah untuk terus mengawasi dan mendorong perilaku kedisiplinan prokes masyarakat," tegasnya.

Airlangga pun mengingatkan, kini pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Dengan demikian, protokol kesehatan penting ditekankan untuk mengurangi risiko penularan.

"Kalau semua pakai masker maka presentase penularannya adalah 5 persen tapi kalau maskernya dilepas itu naik 30 persen dan kalau tidak ada yang pakai masker itu 70 persen kena," tegasnya

Menurutnya, sampai saat ini 24 Kabupaten/Kota di Jabar angka penyebarannya masih berstatus sedang ke atas. Artinya angka penularanya masih di atas nasional yakni 42 persen sedangkan nasional hanya 37 persen. 

Untuk itu, Jabar didorong untuk melakukan vaksinasi tertuma di Jabodetabek karena mengalami peningkatan angka penularan Covid-19. 

"Jabar sudah vaksinasi 3,8 juta. Maka Golkar melalui Yellow Clinic akan membantu proses vaksinasi di Jabar," ujarnya.

Bos Golkar ini pun menambahkan partai berlambang pohon beringin ini juga mengawal Undang Undang Ciptakerja yang akan diaplikasikan pada Juli 2021 mendatang. Aplikasi tersebut bukan hanya di pusat tapi di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

Oleh karen itu, perlu didorong oleh  Peraturan Daerah maka setiap pimpinan Fraksi Golkar di DPRD agar terus mengawal Perda tersebut. 

"Sebab hampir semua kepala daerah termasuk Gubernur belum melakukan sosialisasi dan edukasi. Tentu ini menjadi hambatan bagi investasi setiap daerah," ungkapnya.

Berkenaan dengan persiapan Pemilu 2024, khusus untuk pemilihan Jabar,  pada Pemilu sebelumnya Golkar hanya mengumpulkan suara 37,5 persen masih dibawah nasional.

Jabar sendiri merupakan kantong suara Partai Golkar, maka ia meminta seluruh kader untuk kembali merebut kemenangan agar partai berlambang beringin ini menjadi nomor satu di tanah Pasundan.

"Kita harus rebut kembali. Ini menjadi tantangan kita bersama. Siapa pun yang pernah meminum air di Jabar wajib hukumnya memenangkan Golkar di Jabar," tegasnya.

Dia mengakui memang ada beberapa yang memerlukan konsolidasi seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Indramayu.

Baca Juga: HKTI Jabar Minta Peserta Petani Milenial Optimistis Ikuti Program

Maka, Kader Golkar diinstruksikan untuk membentuk posko di berbagai desa. Pasalnya, Jawa Barat akan dijadikan percontohan Posko Golkar di Indonesia.

"Ini sudah menjadi keputusan dalam Rapimnas kemarin. Minimal kita harus membentuk posko Golkar di desa-desa," tambahnya.

Dia mengatakan dari 900 ribu TPS, Golkar baru memiliki 250 ribu posko. Ke depan, Golkar harus mengumpulkan data sesuai nama dan alamat posko tersebut. Adanya, aplikasi digital itu, maka semuanya data bisa terkumpul sehingga para Ketua DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki data yang lengkap.

"Jangan hanya mengumpulkan data ketika mendekati Pemilu saja!," pungkasnya.