Hadir di Gedung KPK, Airlangga Konsultasi Soal Pembelian Energi hingga Pesawat dari AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan agenda pertemuannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut membahas persiapan regulasi terkait rencana pembelian energi dari Amerika Serikat.

“Jadi pertama terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika,” ujarnya.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penyusunan dan evaluasi risk assessment dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan dua Perpres yang berbeda untuk masing-masing agenda pengadaan.

“Kita sedang mempersiapkan perpres dan perpres tersebut sudah dievaluasi oleh KPK terkait risk assessment-nya. Masukan-masukan mengenai risk assessment ini nantinya akan melengkapi perpres yang sedang dibuat,” katanya.

Dua regulasi terkait pembelian energi oleh Pertamina dan pesawat oleh Garuda Indonesia tersebut telah disusun secara terpisah untuk memastikan kejelasan kebijakan.

“Karena kita akan membuat dua perpres. Satu terkait pembelian energi oleh Pertamina, dan yang kedua terkait pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga: Airlangga Sambangi KPK, Bahas Negosiasi Tarif AS

Kendati demikian, Airlangga menegaskan tidak ada pembahasan mengenai risiko terkait dengan proses pembelian. Ia menyebur pembahasannya dengan KPK lebih menitikberatkan pada aspek  teknis pelaksanaan kebijakan.

“Ya, risikonya mengenai mekanismenya saja,” ujarnya singkat.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa saat ini nilai tukar rupiah sedang dalam kondisi yang baik sejalan dengan makroekonomi nasional yang masih dalam batas aman. 

“Mengenai rupiah tentu kita akan lihat ke depan. Tetapi secara keseluruhan, fundamental ekonomi baik dari sisi ekspor maupun devisa relatif aman,” katanya.

Terkait dengan isu korupsi pajak, Airlangga menjelaskan bahwa tidak ada bahasan di dalam agenda pertemuan dengan KPK dan proses penyelidikan masih berlanjut.  

“Pajak tidak kita bahas tadi. Silakan, masih berproses,” pungkasnya.