Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan tidak bakal meloloskan anggaran pertahanan yang tidak wajar. Dibeberkannya, ada rencana mark-up anggaran pertahanan, gila-gilaan. Dan, ditolaknya.
"Barang katakanlah X harganya, kemudian mark-up-nya sampai 600 persen. Maaf, mungkin banyak orang tidak suka sama saya, saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan," tegas Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6).
Baca Juga: Jarang Muncul, Prabowo Subianto: Ada Penghianat, Rela Jual Bangsanya ke Bangsa Asing!
Prabowo menuturkan, mengelola anggaran pertahanan dengan baik merupakan tanggung jawabnya sebagai Menhan. Hal itu harus dipertanggungjawabkan ke presiden dan masyarakat.
"Saya lapor ke presiden. Saya nggak mau. Itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden dan rakyat, kepada sejarah, bener nggak? Saya takut, saya takut dikutuk oleh generasi mendatang," ujarnya.
Menurutnya, pihaknya sudah menyusun sistem untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dia akan menggandeng Kejaksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pembangunan untuk mengawal anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," beber Prabowo.
Selain itu, Prabowo berupaya untuk bernegoisasi langsung dengan produsen Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Hal ini untuk mengetahui detail harga Alutsista yang akan dibeli Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum