Terpuruk Akibat Pembatasan Sosial, Pelaku Usaha Minta Kerja Sama Sesama Pelaku dan Masyarakat

Sebagai sektor yang sangat bergantung terhadap mobilitas masyarakat, para pelaku pariwisata khawatir dengan kebijakan pengetatan PPKM mikro. Meskipun begitu, mereka tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya menangani kelonjakan kasus Covid-19.

"Ini situasi yang cukup berat, tapi kami mau tidak mau harus mematuhi karena situasinya. Dalam situasi PPKM mikro ini, kami berharap implementasinya bisa benar-benar mengoreksi bencana Covid-19 yang melonjak ini," jelas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, dalam dialog virtual, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga: Pelaku Pariwisata Minta Pemerintah Perhatikan Pemerataan Vaksin

Lebih lanjut, Maulana meminta kerja sama sesama pelaku usaha dalam mematuhi pengetatan PPKM mikro di bisnis mereka.

Sekjen PHRI itu menjelaskan, hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI akan berusaha menjunjung tinggi penerapan prokes dan kebijakan pemerintah lainnya karena khawatir dengan reputasi brand mereka.

"Kalau kita melanggar, review konsumen itu sudah di digital. Kalau review-nya jelek, kita akan hilang dari kompetitor," terangnya.

Sementara itu, dia menilai para pelaku usaha kecil tidak begitu memerhatikan reputasi brand mereka dan hanya fokus pada aspek penjualan. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah memberikan pengawasan ketat terhadap aktivitas pelaku usaha kecil.

"Jadi, sektor usaha yang selama ini sudah berkorban mengikuti kebijakan pemerintah ini tidak terus merasakan hal ini. Karena yang dirugikan tidak hanya pelaku usaha, tapi juga tenaga kerja di dalamnya," tukas Maulana.

Hal tersebut juga diamini oleh Direktur Hotel Indonesia Natour Christine Hutabarat. Dia juga meminta seluruh pihak untuk disiplin menerapkan PPKM mikro agar pembatasan bisa segera berakhir.

"Konsistensi dari pelaku pariwisata untuk terus melakukan review supaya kualitas prokes makin membaik. Kemudian, seluruh elemen di pelaku BUMN, pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata bisa menjalankan prokes dengan perannya masing-masing," ungkap Christine.