Kritik Jokowi dan Mbak Puan, Rektorat Unnes Protes Kelakuan BEM: Jangan Sampai Berhadapan dengan PDI

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes), Wahyu Suryono Pratama mengaku pihaknya mendapat tekanan dari rektorat usai pihaknya melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Diketahui, kritik tersebut dilontarkan BEM KM dalam akun @bemkmunnes.

Baca Juga: Eng-Ing-Eng, Sekarang Wapres Ma'ruf Diberi Gelar The King of Silent, Mbak Puan Jadi Queen..

Namun, ia mengatakan bahwa Wakil Dekan 3 sekaligus Koordinator Kemahasiswaan Unnes, Wirawan Sambodo mengirimkan pesan tendensius via WhatsApp kepada Wahyu, isinya; 

"Kalau bisa BEM KM tidak dijadikan kendaraan Parpol atau oposisi....pikirkan masa depan mhs Unnes utk hidup di. Masyarakat" Tambah lagi Mohon siang ini ketemu saya....jangan sampai berhadapan masa PDI....mohon ditarik dulu," ujar Wahyu, dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021) kemarin.

Sementara itu, Pembina BEM KM Unnes 2021, Rusyanto juga meminta Wahyu melalui WA untuk tidak mengikuti BEM lain yang mengkritik pemerintah.  Baca Juga: Akademisi Bongkar Kritikan BEM UI ke Jokowi: Hanya Asal Bunyi

"Mas Wahyu, sebaiknya dalam berekspresi tidak usah ikut2 kampus lain njih, hati2 mas Wahyu, jejak digital tidak akan hilang, mohon dipikirkan njih dgn tim, tks" kata Rusyanto disampaikan Wahyu.

Kemudian, Rektor Unnes Fathur Rokhman juga menghubungi Ketua BEM melalui WA untuk mencabut postingan tersebut.

Baca Juga: BEM Unnes Senggol Puan Maharani, Politikus PDIP Meradang: Memalukan...

"Mas mohon dipertimbangkan matang-matang dg nuranimu. Unggahan ini bernuansa penghinaan dan pelecehan agama. Sebagai Rektor saya minta Ketua BEM UNNES untuk menurunkannya. Mohon unggahan yang edukatif," pesan Rektor.

Menurut dia, ketiga pesan tekanan tersebut berlebihan dan diluar akal sehat. Pasalnya, kritik mereka berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.

"BEM KM UNNES menegaskan bahwa apa yang BEM lakukan adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang. Bahkan , kritikan itu bersifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi," tegas dia.

Adapun akun instagram @bemkmunnes juga mendadak hilang diduga diretas usai mengkritik Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ia pun merasa prihatin dengan kondisi seperti ini sebab kritik disampaikan maka akan berlanjut dengan tindakan represif baik langsung maupun secara digital.

"Negara ini sedang tidak baik-baik saja, negara ini harus dirawat dengan perlawanan," ujarnya.

Sebelumnya, BEM UNNES ikut memberikan gelar secara digital kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pihak BEM memberikan gelar tersebut dalam rangka mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI.

"BEM KM UNNES melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram dalam rangka kritik terhadap Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani," tulis BEM Unnes, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/7/2021). 

Menurut dia, seharusnya Ma'ruf Amin selaku Wapres berperan membantu Presiden Jokowi yang dinilai tidak mampu mengendalikan krisis pandemi Covid-19.

Diketahui juga, dalam postingan tersebut, terdapat foto Presiden Jokowi dengan gelar The King of Lip Service, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan gelar The King of Silent, dan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dengan sebutan The Queen of Ghosting.

Ia mengatakan, gelar kepada Ma'ruf Amin lantaran eksistensinya dalam publik tidak begitu terlihat. Bahkan, pihaknya tidak memberikan jawaban yang lugas soal Covid-19 ini. 

Karena itu, BEM KM Unnes menduga bahwa masyarakat sudah bisa menilai kinerja Wapres yang selama ini terkesan absen dan diam.

"Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," tulisnya.

Kemudian, untuk gelar Ketua DPR RI Puan Maharani, dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan yang rentan.

Karena itu, Puan pun dijuluki The Queen of Ghosting.