Kantor Jokowi dan Kantor Mbak Puan Diancam Dikepung, PDIP Teriak Keras-Keras: Jangan Kasih Izin!

Politikus PDIP Andreas Hugo Pariera meminta agar pihak kepolisian tidak memberikan izin demo. Hal tersebut dikatakan terkait seruan aksi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI), di depan kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kantor Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelumnya, Pimpinan PB HMI Abdul Muis Amiruddin menyerukan kepada semua kader untuk menggelar unjuk rasa pada tanggal 6-13 Agustus 2021 di beberapa titik, mulai dar Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Baca Juga: Minta Jokowi Langsung Pegang Komando, Mega Kasih Sinyal Nggak Suka Kalau Bukan Presiden

Aksi tersebut lantaran pihaknya menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut orang PDIP yang meminta pihak kepolisian untuk tidak memberikan izin demo, lantaran pemerintah masih menerapkan larangan berkumpul sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19.

"Ya selama ada larangan untuk berkumpul, jangan dikasih izinlah untuk demo," ujarnya, seperti dilanisir CNNIndonesia.com, Kamis (5/8/2021). Baca Juga: Dengerin Yah! Pengakuan Terbaru Anak Jokowi Bikin Bulu Kuduk Berdiri, Saya Tidak Mencari Uang!

Lanjutnya, ia menginggatkan bahwa aksi tersebut berpotensi menyebarkan virus Covid-19.

Karena itu, pihaknya juga menegaskan jika selama ini pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi pandemi.

"Apa tidak justru akan menaikkan lagi penularan, yang saat ini sudah dengan susah payah kita, pemerintah bersama masyarakat, berjuang untuk diturunkan," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, seruan aksi PB HMI termasuk dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.

"Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal," kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.

Baca Juga: Balas Politisi PDIP, Demokrat: Keliru Besar jika Salahkan Pak SBY

PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

"Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," sebagaimana dikutip dari surat tersebut.

Adapun Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai ajakan demo itu hanya gertak sambal.

"Gertak sambal..!!, cuitnya dalam akun Twitternya.

Selain itu, ia meyakini demo tersebut tidak akan berjalan lantaran yang hadir sedikit.

"Saya yakin demo ini tak akan berjalan. Kalaupun ada yang laksanakan paling belasan orang yg hadir," ujarnya.