Target Besar Mentan Amran! Enam Provinsi di Papua Mandiri Pangan

Pemerintah menargetkan Papua menjadi salah satu pusat produksi pangan baru melalui peningkatan luas tanam dan pembenahan tata kelola.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di tingkat provinsi. Lembaga tersebut diposisikan sebagai pengendali koordinasi program strategis pertanian di daerah.

Fokus penguatan diarahkan ke enam provinsi di Tanah Papua. Wilayah tersebut meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

"Penguatan BRMP juga difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya enam provinsi di Tanah Papua, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Peningkatan luas tanam padi menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah ingin memperbesar produksi beras lokal agar ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat ditekan.

Selain padi, sejumlah komoditas unggulan turut dikembangkan. Kopi, kakao, dan tanaman strategis lain diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.

Strategi tersebut tidak hanya menyasar produksi, tetapi juga pembangunan pusat pertumbuhan baru. Pemerintah berharap langkah ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Amran menegaskan bahwa Papua harus bergerak menuju kemandirian pangan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah disebut menjadi kunci keberhasilan program.

“Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Kita mulai dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua harus berdiri dan bergerak,” tegas Mentan.

Penguatan kelembagaan BRMP dilakukan melalui sistem koordinasi terpusat di tingkat provinsi. Skema ini dirancang agar seluruh program berjalan terintegrasi dan terukur.

Program yang dikawal mencakup cetak sawah baru, optimalisasi lahan (oplah), Luas Tambah Tanam (LTT), hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Seluruh capaian akan dinilai berbasis kinerja.

“Ke depan, seluruh capaian dan penggunaan anggaran di wilayah harus terkoordinasi dengan baik melalui BRMP provinsi. Penilaian kita berbasis kinerja. Kita terapkan meritokrasi, bukan melihat siapa A, siapa B,” tutur Amran.

Dalam sistem tersebut, penyuluh pertanian lapangan berada dalam kendali koordinasi BRMP provinsi secara operasional. Sementara itu, administrasi tetap dikelola oleh BPPSDMP sesuai kewenangan.

Seluruh persetujuan program dan penganggaran daerah wajib melalui mekanisme koordinasi sebelum diajukan ke pusat. Pemerintah ingin memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan di lapangan.

Baca Juga: Defisit 100 Juta Ton, Industri Nikel Mulai Lirik Opsi Impor dari Filipina Hingga Papua Nugini

“Kita ingin pertanian terhormat. Bukan untuk dihormati secara pribadi, tetapi agar kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya,” kata Mentan.

Papua diproyeksikan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen pangan yang kuat. Target jangka panjangnya adalah menciptakan kemandirian sekaligus memperkuat kontribusi kawasan timur terhadap ketahanan pangan nasional.