Baliho Puan Maharani Tersebar di Kota Kelahiran Jokowi, Pembelaan Wakil Gibran Begini...

Baliho atau billboard Ketua DPR RI Puan Maharani yang marak terpasang di berbagai tempat, termasuk di Kota Solo.

Meski demikian, politisi PDIP sekaligus Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyebut pemasangan baliho tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi dari kader PDIP.

Baca Juga: Sindiran Telak Eko Kuntadhi: Baliho Puan Maharani Lebih Mudah Dicari daripada Rezeki

Teguh menyampaikan, hal tersebut sebagai apresiasi untuk Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia dari PDI Perjuangan.

"Sebagai kader kebanggaan itu ada. Bahwa presiden yang pertama perempuan dari PDI Perjuangan, Pimpinan DPR RI yang pertama perempuan juga dari PDI Perjuangan," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Solo, Teguh Prakosa, Sabtu (7/8/2021). 

Teguh menjelaskan, keberadaan Puan sebagai Ketua DPR RO menurutnya sebagai sejarah. Artinya konsekuensi sebagai kader itu jangan hanya menerima enaknya saja tapi susahnya tidak mau.

"Kita sudah bersakit-sakit kok, sekarang tinggal menikmati itu ya apapun perintahnya sepanjang itu baik untuk semuanya tidak ada masalah," ungkap dia. 

Teguh membantah, jika pemasangan baliho cucu Presiden Sukarno ini sebagai persiapan untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Pemasangan baliho ini bukan untuk mengenalkan sosok putri Megawati Soekarnoputri ini kepada masyarakat.

"Beliau kan daerah pemilihan (dapil)nya sini, kenapa harus diperkenalkan. Kalau untuk menuju 2024 itu masih jauh," kata Wakil Wali Kota Solo ini

Kader-kader di daerah hanya menjalankan arahan atau instruksi dari DPP PDI Perjuangan. "Kapasitas kita hanya di DPC. Kalau kenapa apresiasi baru sekarang, itu dari DPP bukan disini," sambung dia. 

Teguh mengakui ikut memasang baliho Puan Maharani di beberapa titik di Kota Solo. Hanya saja tidak menjelaskan memasang berapa baliho. 

Pemasangan ini memang ada instruksi dari DPP, diinstruksi itu memang kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Dari kader mungkin juga ada yang memasang dan itu tidak masalah. 

"Ada suratnya dari DPP. Pemasangan ini pakai dana pribadi bukan dari pemerintah atau Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo," imbuhnya. 

Pemasangan baliho ini waktunya berbeda-beda tergantung biayanya. Minimal itu satu bulan, ada juga yang dua hingga tiga bulan. 

"Saya tidak kalau itu, minimal satu bulan. Ini tergantung uangnya, kalau bisanya satu bulan saja tidak masalah, kalau sampai dua bulan silahkan," paparnya.,

Teguh menambahkan, yang penting sebagai kader partai wajib mengikuti apa yang diinstruksi dari DPP. Kalau masalah politisnya itu dari DPP nanti bukan dari kader partai di tingkat daerah.