Demokrat: Wajar Demokrasi Indonesia Jeblok, Mural Dihapus, Begal Politik Pun Dibiarkan

Demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo menurut The Economist Intelligence Unit. Bahkan, Freedom House, lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free.

Apalagi, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat, semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet.

Warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei. Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir.

Baca Juga: Megawati Pasang Badan Bela Jokowi, Ini Tanggapan Demokrat

Rakyat memberikan kritik melalui mural saja, malah kemudian diburu. Kalah-kalah Harun Masiku yang masih bebas bergentayangan. 

Bahkan, baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap Partai Politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya. Dan, sampai dengan saat ini, sosok begal partai itu masih bisa dengan tenang duduk di jabatannya tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun.

Tentu kita berharap, pemerintahan Joko Widodo dalam sisa waktunya, benar-benar memiliki komitmen dan keseriusan melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional. 

Dan, kita semua, masyarakat Indonesia, memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah, agar terus menjaga demokrasi kita, dan menyelamatkan demokrasi kita dari titik nadir.