PAN Sahabatan dengan Koalisi Jokowi, PKS Teguh Tetap Oposisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi isu Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo. PKS menegaskan, tetap konsisten menjadi oposisi pemerintah.

"Bagi PKS, sikap kami sejak awal jelas. Kami komitmen dan konsisten untuk menjadi parpol oposisi dan sejauh ini kami masih dalam sikap yang sama," ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/8).

PKS menghormati sikap PAN jika memang benar akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun bagi PKS, politik bukan hanyalah alat untuk memperoleh kekuasaan.

Baca Juga: Diterima Mahfud MD, Tokoh Senior Ramai-Ramai Sampaikan Kritik ke Pemerintah

"Dengan kesadaran penuh kami mengambil peran dan tanggung jawab di luar kekuasaan pemerintahan demi memastikan bahwa hadirnya kontrol terhadap kekuasaan,  agar tidak wujud otoritarianisme di negeri ini," ujar Nabil.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Ahmad Fathul Bari menegaskan, inti demokrasi adalah suara rakyat bukan suara segelintir elite. Oleh karena itu, menurutnya, PKS berupaya terus konsisten mengawal suara konstituen untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.

"Dan pastinya kami bekerja untuk bangsa ini dengan berada di luar pemerintahan menjadi penyeimbang dan mengawal jalannya pemerintahan di tingkat pusat," kata dia.

Kepastian resminya PAN bergabung ke koalisi partai pendukung Jokowi diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, pada Rabu (25/8). Menurut Plate, PAN resmi bergabung dan ikut dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kemarin di Istana.

"Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang didampingi Sekjen Eddy Soeparno. Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan," ujar Plate.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan bahwa pertemuan Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno dengan Presiden Jokowi belumlah membahas koalisi. Namun ia menegaskan, hingga saat belum ada keputusan resmi terkait partai berlambang matahari itu bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tidak.

"Kita tunggu pernyataan Pak Jokowi langsung dong sebagai pimpinan koalisi pemerintahan," ujar Yandri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8).

Yandri menegaskan, hadirnya PAN bertemu dengan Jokowi dan elite partai politik pendukungnya bukanlah membahas koalisi. PAN disebutnya hanya diundang dalam pertemuan untuk membahas penanganan pandemi Covid-19.

"Sebenarnya kita belum bicara koalisi, kita kemarin diundang. Diundang ke Istana dan di situ ada semua partai koalisi pendukung Pak Jokowi," ujar Yandri.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa bergabungnya PAN menberikan energi positif untuk konsolidasi. Terbukti dari hadirnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama sekretaris jenderal, Eddy Soeparno di Istana pada Rabu (25/8). Itu membuktikan kalau pemerintah kerap mengedepankan gotong royong.

"Beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/8).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Paulus mengatakan bahwa hadirnya PAN dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tak membahas terkait koalisi. Termasuk tak perombakan kabinet atau reshuffle. 

"Yang jelas kemarin tidak membahas itu (reshuffle), katakan PAN minta apa, kemudian presiden memberikan apa, tidak ada," ujar Lodewijk di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/8).

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, merupakan hak Jokowi mengajak PAN bergabung ke koalisi. Ihwal potensi terjadinya perombakan Kabinet Indonesia Maju, Dasco menegaskan, keputusan tersebut ditegaskannya hak prerogatif presiden.

"Saya sudah berulang-ulang menyatakan itu hak prerogatif presiden dan kami tidak mau berandai-andai semua kami serahkan ke presiden," ujar Dasco.

Pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio menyimpulkan, suara PAN penting untuk diamankan oleh koalisi pemerintah demi kepentingan Pilpres 2024. Saat ini, praktis partai oposisi tinggal menyisakan PKS dan Demokrat usai bergabungnya PAN ke pemerintah.

"Suara PAN penting untuk perhitungan (presidential) threshold. Karena PAN sudah masuk ke koalisi pemerintah maka PKS dan Demokrat ditinggal sendiri,” kata Hendri kepada Republika, Kamis (26/8).

Baca Juga: PAN Merapat ke Parpol Koalisi Jokowi, Demokrat Teguh Terus Kritis di Luar Pemerintahan

Selain itu, Hendri memandang bergabungnya PAN ada hubungan dengan upaya memuluskan wacana amandemen UUD 1945. Di mana diduga salah satu poinnya membahas perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Termasuk soal amandemen UUD 45 (dibahas koalisi parpol pemerintah). Jadi signifikansinya besar PAN masuk koalisi," ujar Hendri.