Para Pemimpin ASEAN Gelar Pertemuan Puncak Masih Tanpa Kehadiran Jenderal Myanmar

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengambil langkah tegas pada pertemuan puncak tahunan kali ini. Jenderal tertinggi Myanmar telah dibatasi aksesnya karena menolak mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan mematikan.

Seorang diplomat senior ASEAN, yang bergabung dalam pertemuan darurat 15 Oktober di mana para menteri luar negeri memutuskan untuk menolak Myanmar, mengatakan kedua prinsip itu mengikat tetapi “tidak akan melumpuhkan” blok tersebut.

Baca Juga: ASEAN Didesak Tegas Perhatikan Etnis Rohingya

Diplomat itu menyebut respons ASEAN yang lebih kuat sebagai “pergeseran paradigma” tetapi menambahkan prinsip-prinsip konservatifnya kemungkinan akan tetap ada.

“Dalam kasus-kasus serius seperti ini, ketika integritas dan kredibilitas ASEAN dipertaruhkan, negara-negara anggota ASEAN atau bahkan para pemimpin dan menteri memiliki kebebasan untuk bertindak,” kata diplomat itu, yang berbicara kepada Associated Press dengan syarat anonim karena kurangnya wewenang untuk membahas masalah secara publik.

Hasil itu menjadi simpulan setelah Myanmar dengan menantang memprotes pengucilan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang saat ini mengepalai pemerintahan dan dewan militer yang berkuasa, dari pertemuan puncak atau KKT ASEAN.

Brunei, yang saat ini memimpin blok 10 negara, akan menjadi tuan rumah pertemuan tiga hari mulai Selasa melalui video karena masalah virus corona. Pembicaraan tersebut akan diikuti oleh Presiden Joe Biden dan para pemimpin China dan Rusia, dan diharapkan akan menyoroti krisis Myanmar yang memburuk dan pandemi serta masalah keamanan dan ekonomi.

Sanksi ASEAN yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Myanmar menyimpang dari prinsip-prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri masing-masing dan memutuskan dengan konsensus, yang berarti hanya satu anggota yang dapat secara efektif menjatuhkan keputusan kelompok.

Myanmar mengutip pelanggaran prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam kelompok itu dalam menolak keputusan untuk melarang pemimpin militernya dari KTT.

Tetapi kelompok regional memiliki beberapa pilihan lain karena sikap keras kepala sang jenderal semakin berisiko menodai citranya sebagai tempat perlindungan diplomatik bagi beberapa tiran yang paling keras kepala di Asia.