Simplifikasi Bisa Jadi Lonceng Kematian IHT

Dorongan agar Pemerintah segera memberlakukan simplifikasi pada industri hasil tembakau (IHT) terus bergulir. Simplifikasi seperti apa yang hendak diterapkan Pemerintah juga belum jelas. Sejauh ini ada dua konsep simplifikasi yang diperkirakan akan dipakai Pemenrintah.

Pertama, berdasarkan jenis produk. Konsep ini pada dasarnya ingin nantinya hanya ada 2 jenis rokok saja yakni, buatan mesin dan buatan tangan. Kedua, berdasarkan golongan produk. Penggolongan produk, yang saat ini berjumlah 10, akan dikurangi menjadi setengahnya.

Kedua konsep simplifikasi ini mengharuskan semua pelaku IHT, dari golongan bawah hingga atas, membayar tarif cukai yang sama, meski volume produksi mereka jauh berbeda.

Hal ini tentu akan membuat industri rokok kecil mati dan terpaksa gulung tikar, karena ketidakmampuan mereka membayar tarif cukai dengan nilai yang sama dengan produsen rokok besar.

Simplifikasi akan menciptakan pasar oligarki yang tidak sehat. Pihak-pihak yang menginginkan simplifikasi ini ingin agar pabrikan lain mati, karena akan membuat semua pabrikan dipaksa untuk membayar cukai tinggi, sehingga mereka berhadapan langsung dengan produsen terbesar yang tentunya akan menang dan menguasai pasar, sementara perusahaan di bawahnya akan rontok dan mati.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menjelaskan bahwa masing-masing golongan rokok memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri. Jika simplifikasi golongan cukai diberlakukan, ini justru akan mengganggu mekanisme pasar yang terbentuk secara ideal di tanah air. 

Menurut Henry, dampak terbesar dari simplifikasi adalah bergugurannya pabrik rokok kecil dan menengah.

"Buat industri yang ada di GAPPRI, kami kan mulai dari golongan besar sampai kecil, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau terjadi simplifikasi berarti golongan kecil harus naik ke atas, padahal pasarnya kan belum tentu sanggup. Ini akan membuat pabrik rokok kecil berguguran. Nah, ini nantinya justru akan diisi oleh rokok ilegal," ujarnya. 

GAPPRI menganggap struktur tarif cukai yang sudah berlaku saat ini, baik pengaturan untuk SKM, SPM, maupun SKT itu adalah yang paling ideal.

Dengan kondisi sekarang ini, 10 layer IHT, khususnya kretek, sudah sangat ideal. Henry menambahkan bahwa dari 2010 sebenarnya sudah terjadi simplifikasi dan terlihat sangat jelas kalau indutrinya langsung turun secara drastis. 

“Harapan kami, industri ini tolong jangan diganggu lagi dengan regulasi-regulasi yang semakin memberatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar, Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Akbar Harfianto, memaparkan bahwa data volume penjualan IHT di tahun 2021 masih mengalami penurunan, dengan perkiraan di angka 0,6%. “Proyeksi penurunan 0,6%, namun data ini belum utuh, karena masih berjalan sampai dengan akhir Oktober 2021,” jelasnya.

Menurutnya, penurunan ini tidak terlalu drastis, tapi ia juga menganalisa bahwa ini merupakan low base effect, karena di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tinggi.

Kalau dihitung dari periode sebelum pandemi, katakan di tahun 2018 dimana terjadi kenaikan tarif cukai sebesar 10%, dan tidak ada kenaikan tarif di tahun 2019, maka dari 2018 ke 2021 penurunan produksinya diperkirakan mencapai 3,97%. 

“Dengan adanya simplifikasi, penerimaan negara bisa saja bertambah, namun sedang kami hitung impact-nya akan seperti apa. Karena bagaimanapun, kami tetap mempertimbangkan 4 aspek, diantaranya masalah penerimaan negara, tenaga kerja, rokok ilegal dan pengendalian konsumsi. Ini menjadi perhatian dan petimbangan kami jika ada Simplifikasi,” jelasnya. 

Ia menegaskan bahwa dengan simplifikasi, pemasukan negara akan bertambah, tapi harus dikaji kembali, apakah pemasukan negara tersebut cukup signifikan dibanding dengan penurunan produksi IHT.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam sebuah Konferensi Pers, Survei Rokok Ilegal di Indonesia, Minggu, 24 Oktober 2021, mengecam rencana simplifikasi tersebut.

Ia menjabarkan beberapa dampak Simplifikasi, diantaranya Simplifikasi berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat. Penggabungan layer sigaret putih mesin (SPM) dengan sigaret kretek mesin (SKM) pada golongan 2 diperkirakan akan menyebabkan penurunan volume rokok sebesar 2,12%.

“Dampak lainnya, Simplifikasi juga berpotensi memunculkan oligopoli bahkan monopoli untuk segmen SPM. Penyederhanaan layer dan penggabungan golongan juga hanya akan menguntungkan pabrikan atau produsen besar,” tegasnya. 

Terkait potensi munculnya oligopoli dan monopoli pada segment SPM, ia menambahkan, kita harus waspada, karena ada kaum kapitalis global yang sudah merana di Indonesia dan ingin mematikan IHT nasional.

Mereka telah masuk hingga ke tingkat daerah dan menggunakan LSM di bawah asing, yang mendorong untuk membuat peraturan yang bertentangan dengan putusan MA, termasuk larangan display rokok.

Perihal Simplifikasi Tarif Cukai Hasil Tembakau juga mendapat sorotan dan kritikan tajam dari Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahminudin. Ia menilai bahwa selama ini kita telah dibohongi dan dibodohi dengan kata simplifikasi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah penyederhanaan.

“Kenyataannya, di tahun 2007 dari 30 layer dibuat menjadi 10 layer di tahun 2018. Ini namanya amputasi, bukan simplifikasi. Buktinya, pabrik rokok yang tadinya berjumlah hampir 5.000, kini tinggal 456 pabrik. Jelas ini berdampak besar pada penyerapan tembakau dan nasib para petani. Kalau diteruskan, tidak menutup kemungkinan nanti akan dibuat 1 golongan, CHT tunggal. Ini sudah pasti akan bobol dan memberatkan,” jelasnya.

“Rokok laris tidak laris, nanti harus bayar CHT yang sama besarnya. Secara otomatis itu mematikan,” tambahnya.

Ia mengkhawatirkan nasib para petani dan pekerja IHT yang akan segera mati dan gulung tikar jika simplifikasi diberlakukan. Bahkan, menurutnya, bukan hanya mematikan pertembakauan, tetapi juga sama saja dengan negara bunuh diri.

“Sebab tidak mudah mengganti penerimaan negara sebesar 11% dari Cukai Hasil Tembakau. Mau dikemanakan 2,5 juta orang petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, dan jutaan pekerja dari hulu hingga hilir? Jumlah itu setara dengan 25% angkatan kerja nasional,” tutupnya.