2 Menteri Jokowi Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Respon PKS Begini...

Politikus PKS Mardani Ali Sera angkat suara terkait beberapa menteri Jokowi yang dicurigai terkait dalam bisnis tes PCR di Indonesia.

Seperti diketahui, nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19 lewat PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca Juga: Diduga Terlibat Dalam Bisnis PCR, Luhut Angkat Bicara, Mohon Disimak!

"Mestinya segala bentuk tes untuk mendeteksi Covid-19 merupakan kontrol pemerintah, sehingga pembiayaannya juga merupakan tanggung jawab pemerintah," ujar dia kepada GenPI.co, Rabu (3/11/2021).

Menurutnya, persoalan tes PCR tidak boleh diserahkan kepada masyarakat, terlebih lagi karena harganya yang tidak bersahabat bagi kalangan bawah.

"Bukan malah dibebankan kepada masyarakat. Negara sudah punya pendanaan untuk segala bentuk tes Covid-19," kata dia.

Lebih lanjut, menurutnya, seharusnya Indonesia bisa menggratiskan tes tersebut.

Sebab, sudah banyak negara yang mengakomodir tes PCR secara cuma-cuma.

"Terkesan aneh apabila dibebankan kepada rakyat," kata Mardani Ali Sera.

Oleh sebab itu, menurutnya, permasalahan yang menyeret dua menteri Jokowi perlu langsung ditangani secara serius.

"Hal tersebut mesti dan wajib sekali dibongkar hingga ke akar terkait kebenaran dari kejadian ini," jelas dia.

Mardani menambahkan bahwa bukan tanpa alasan publik mencurigai akan adanya permainan bisnis tes PCR tersebut karena banyak aturan yang tidak jelas dan acap kali berganti-ganti.

"Wajar jika publik menaruh curiga tes PCR ini dijadikan ladang bisnis bagi pejabat pemerintah karena itu hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu tes PCR harus dikontrol, tidak boleh serakah," tegasnya.

Terlebih lagi, peraturan pemerintah terkait syarat menggunakan moda transportasi mulai dari darat hingga udara kerap berubah.

Bahkan, harga tes PCR tersebut juga tidak konsisten, mulai dari jutaan hingga ratus ribuan.

"Semua kecurigaan publik mesti dijawab secara profesional, aparat penegak hukum pun bisa menelusuri benar atau tidaknya," tutur dia.