Ruhut Sitompul Sentil Refly Harun, Isinya Menohok

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul blak-blakan sentil keras Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang belakangan sering memberikan kritik ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan Ruhut Sitompul dalam cuitan di Twitter miliknya.

Ruhut Sitompul pun membandingkan pengamat dalam negeri dan luar negeri.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Reaksi Politisi PDIP Sudah Diduga...

Menurut Ruhut Sitompul, beberapa pengamat dalam negeri terkesan tidak objektif dalam memberikan pandangan.

Selain itu, menurut mantan kader Partai Demokrat itu menyebut ada unsur kebencian di setiap pernyataan yang diungkapkan oleh Refly Harun.

Bahkan, Ruhut Sitompul menyebut Refly Harun sakit hati karena sudah dua kali diberhentikan sebagai Komisaris Utama (Komut) BUMN.

"Bedanya Pengamat Dalam Negeri dan Luar Negeri adalah, Dalam Negeri walaupun Kerja Presiden RI Bpk JOKOWI baik tetap dikatakan buruk, tidak pernah Objektif karena ada kebencian. Apalagi 2X dipecat dari Komut BUMN >GenPI.co, Kamis (4/11).

Sebelumnya, Refly Harun mengatakan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Baru buang-buang tenaga.

Pasalnya, ada cara-cara lain untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

"Tidak ada alasan konkret yang bisa menjelaskan kenapa ibu kota harus pindah," jelas Refly Harun dalam diskusi daring “Agenda Kotor di Balik Ibu Kota Negara Baru?”, Sabtu (30/10).

Menurut Refly Harun, permasalahan di Jakarta bisa diatasi dengan memindahkan pusat-pusat kegiatan.

Selain itu, pembangunan gedung untuk pusat kegiatan ekonomi juga harus dihentikan.

"Kegiatan ekonomi saat ini tak perlu lagi harus datang fisik, tetapi bisa lewat daring, sehingga tak perlu tempat yang besar," ungkapnya.

Baca Juga: Refly Harun Sering Kritik Jokowi, Ruhut Sitompul Ngejek: Maklum Dipecat Dua Kali dari Komut BUMN

Refly Harun mengatakan bahwa pemindahan pusat-pusat kegiatan ke tempat lain yang masih dalam jangkauan dari Jakarta juga bisa dilakukan.

"Apalagi, saat ini sudah ada jalan tol transjawa. Lalu, ada juga proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya," katanya.

Lebih lanjut, Refly Harun menegaskan bahwa harus ada perubahan pola pikir pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.