Tegas! Prancis Tolak Hegemoni di Kawasan Indo-Pasifik karena China...

Prancis menegaskan mendukung keamanan kawasan Indo-Pasifik. Negeri di bawah pimpinan Presiden Emmanuel Macron itu menyatakan siap bekerja sama, baik ekonomi maupun militer dalam merealisasikan dukungan tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian mengunjungi Indonesia pada 23-24 November 2021. Ini merupakan Kunjungan Le Drian yang pertama ke Asia Tenggara saat pandemi Covid-19. Misi kunjungannya untuk meningkatkan kerja sama keamanan, kemaritiman, sektor kesehatan dan digital.

Baca Juga: Terima Kunjungan Menlu Prancis, Jokowi Sampaikan Lima Poin Ini

Le Drian menyampaikan, Prancis ingin menjadi perantara antara negara-negara di wilayah Indo Pasifik dan Eropa ke depannya. Visi Prancis terhadap Indo-Pasifik juga menjadi sorotan oleh Le Drian.

“Jantung dari komitmen ini adalah visi kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum dan menghormati kedaulatan setiap negara, multilateralisme, dan menolak adanya hegemoni,” kata Le Drian, dalam jumpa pers virtual bersama Menlu Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

La Drian memastikan, Prancis akan hadir di Indo Pasifik, baik dari segi bisnis dan personel militer. Hal itu juga ia tegaskan saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa (23/11).

Dia mengungkapkan, ada dua juta warga Prancis di luar negeri. Prancis juga memiliki zona ekonomi di Samudera Hindia dan Pasifik. Serta, sekitar 7.000 personel militer di kawasan ini. Tahun depan, Prancis akan memegang presidensi Uni Eropa Visi terhadap Indo Pasifik ini akan menjadi salah satu topik utama.

“Kawasan Indo-Pasifik akan menjadi prioritas Prancis ketika menjadi presiden Uni Eropa tahun depan,” tegasnya.

Drian mengatakan, bahwa kerja sama strategis adalah salah satu prioritasnya untuk kepresidenan blok Uni Eropa (UE).

Kunjungan Le Drien ke Indonesia dilakukan saat Prancis berupaya meningkatkan hubungannya dengan Asia, menyusul batalnya kesepakatan strategis dengan Australia pada September 2021.

“Inti dari komitmen ini adalah visi kami tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, berdasarkan aturan hukum, dan menghormati kedaulatan setiap negara,” katanya.

Le Drian juga menyampaikan, Prancis setuju untuk melakukan investasi senilai 500 juta euro (767,47 juta dolar AS) dalam proyek transisi energi di negara Asia Tenggara.

Sebelumnya, Le Drien dan Retno menandatangani Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) untuk memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis 2022-2027. Beberapa prioritas dalam rencana aksi tersebut antara lain, kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim.

Retno mengungkapkan, tahun depan Indonesia-Prancis akan melakukan dialog maritim untuk kali pertama. Menurut dia, ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut.

Pada bidang perdagangan, Retno meminta adanya perdagangan yang adil dan transparan. Ia meminta supaya isu lingkungantak dipakai untuk menghalangi perdagangan.

“Kita juga harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan,” ujar Retno.

Tak jelas isu apa yang dimaksud Menlu Retno. Tetapi, Prancis sedang berencana mencekal impor makanan dari area deforestasi.

Retno menambahkan, Prancis masuk daftar lima besar mitra dagang dan investasi terbesar di Indonesia dari Eropa. Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu juga mengapresiasi komitmen Prancis untuk membantu pada bidang transisi energi sebesar 500 juta euro.

“Komitmen ini akan ditandatangani hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PT PLN, dan Agen Pembanguan Prancis,” jelasnya.

Terkait transisi energi, Menlu Retno mengatakan, isu tersebut akan menjadi salah satu fokus utama di presidensi G20 Indonesia. Ia mengajak negara maju agar berkolaborasi untuk mendukung proses transisi dalam bentuk transfer teknologi dan pendanaan.