Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Anak Buah Mas AHY Blak-blakan, Sebut Presidential Threshold Menggergaji Demokrasi

        Anak Buah Mas AHY Blak-blakan, Sebut Presidential Threshold Menggergaji Demokrasi Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Partai Demokrat sebut Presidential Threshold menggergaji demokrasi. Semua unek-unek soal Presidential Threshold ditumpahkan. Isinya bikin panas.

        Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberi tanggapan terkait soal ini Menurutnya, ada desakan masyarakat terhadap Presidential Threshold (PT).

        Baca Juga: Anies Baswedan Dekat dengan Surya Paloh, Refly Harun Bahagia

        Seperti diketahui, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat ambang batas.

        Dirinya permohonan judicial review terkait pasal 222 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu dan meminta presidential threshold menjadi nol persen.

        "Bagi Demokrat, ambang batas presiden saat ini sama saja menggergaji demokrasi Indonesia," ujar Herzaky kepada GenPI.co, Jumat (10/12).

        Menurut Herzaky, saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa melakukan dobrakan untuk menyejahterakan masyarakatnya.

        "Indonesia situasinya sedang sulit, butuh calon pemimpin nasional yang berani dan punya pemikiran baru sebagai solusi untuk berbagau permasalahan di masyarakat," katanya.

        Tidak hanya itu, Herzaky juga mengatakan bahwa presidential threshold sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat yang ingin sosok pemimpin baru.

        "Berbagai survei juga menunjukkan adanya keinginan kuat rakyat untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Agar muncul wajah baru sebagai calon pemimpin nasional," ucapnya.

        Di sisi lain, Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli memberi tanggapan terkait desakan masyarakat dalam menghapus presidential threshold.

        "Kalau presidential theshold nol persen, semua anak bangsa yang hebat dari Sabang sampai Merauke bisa maju untuk memimpin daerah dan bangsa," ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Alfi Dinilhaq

        Bagikan Artikel: