Wacana Koalisi Poros Islam untuk Pilpres 2024 Mencuat, Pengamat Blak-blakan: Sepertinya Akan...
Kredit Foto: Antara/Zarqoni Maksum
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menanggapi soal isu koalisi poros Islam akan bangkit lagi.
Koalisi yang pernah ramai dibicarakan publik ini bak bangkit kembali usai dua partai kuat bernapaskan Islam, PKB dan PPP menggaungkan kembali rencana tersebut.
Menanggapi hal itu, Fernando mengatakan, PKB yang memiliki 58 kursi di DPR atau setara 10 persen layak jika berkeinginan membentuk poros sendiri pada Pilpres 2024.
"Namun, sepertinya akan sulit terwujud poros partai Islam karena kalau pun PPP bersedia bergabung dalam poros yang digagas oleh PKB, suara gabungan kedua partai tersebut masih sekitar 13 persen," kata Fernando kepada GenPI.co, Jumat (17/12).
Baca Juga: Pesan Mendalam Seorang Luhut Buat Pihak yang Mau Maju di Pilpres 2024: Lihatlah...
Artinya, masih butuh 7 persen lagi agar bisa memenuhi persyaratan untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres.
Fernando lantas menyoroti partai bernapaskan Islam lainnya, seperti PKS yang memiliki 50 kursi di DPR atau setara 8,6 persen.
Partai ini dianggap cukup untuk melengkapi suara PKB dan PPP, tetapi PKS sepertinya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan poros lain dibandingkan poros PKB.
Adapun, PAN yang sejak awal menolak poros partai Islam pastinya memiliki hitung-hitungan sendiri dalam menghadapi Pilpres 2024.
"Walaupun rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi lebih senang memilih dengan dasar nilai-nilai nasionalis," katanya.
Hal itu membuat jika pun poros partai Islam terbentuk, mereka akan sangat sulit untuk memenangkan Pilpres 2024.
"Menurut saya, kelompok nasionalis akan kembali memenangkan pilpres 2024 yang akan datang," katanya.
Baca Juga: Pengamat Blak-blakan Soal Sikap Partainya Mas AHY Terkait Presidential Threshold: Sungguh Aneh...
Sebelumnya, PPP menyambut positif ajakan PKB untuk membuat poros sendiri dalam Pilpres 2024.
Akan tetapi, poros mereka sepertinya akan sangat tergantung dengan Presidential Threhold yang sekarang ini masih minimal 20 persen.(*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto